KabarMakassar.com — Wacana Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bone Selatan kembali mencuat setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 342 usulan pemekaran daerah yang sudah menunggu di meja pemerintah pusat.
Namun, Tito menegaskan, seluruh usulan itu belum bisa diproses karena persoalan utama ada pada ketersediaan anggaran negara.
“Ini sudah di tempat saya sudah menunggu 342 lebih usulan. Masalahnya kan anggarannya, setiap pembangunan itu kan butuh anggaran,” ujar Tito kepada awak media pada Kamis (11/09).
Menurutnya, pemekaran sebuah provinsi, kabupaten, maupun kota bukan sekadar keputusan politik. Setiap daerah baru membutuhkan dana besar untuk pembangunan kantor pemerintahan, perekrutan ribuan ASN, hingga biaya operasional. Apalagi, pemerintah saat ini sedang menjalani efisiensi anggaran.
Ia mencontohkan, pada tahun 2014 pemerintah memberlakukan moratorium pemekaran daerah dengan alasan keterbatasan fiskal. Hingga kini, moratorium itu belum sepenuhnya dicabut, meskipun aspirasi pemekaran terus berdatangan dari berbagai wilayah, termasuk dari Kabupaten Bone.
“Setiap pemekaran butuh anggaran. Di 2014 di moratorium karena anggaran. Karena untuk membangun satu provinsi, kabupaten, kota itu butuh anggaran bangunan kantornya, merekrut tenaga ASN, operasionalisasinya. Jadi doain aja,” tambahnya.
Pemekaran Bone sendiri kerap didorong oleh masyarakat karena wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Dengan lebih dari 822.763 jiwa tersebar di puluhan kecamatan, Bone dianggap sudah layak dimekarkan menjadi dua wilayah administrasi. Namun, rencana tersebut harus bersabar menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Doakan saja keuangan kita makin baik, karena pemekaran sangat identik dengan kesiapan anggaran,” pungkas Tito.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal menyadari betul jika DOB membutuhkan anggaran besar. Namun dengan langka itu Bone mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Bone, khususnya di wilayah selatan.
“Memang kita butuh anggaran besar untuk itu, kita kaji dulu,” ujar Akmal setelah Mendampingi Mendagri Tito dalam penyerahan bantuan rumah kepada korban demonstrasi Makassar di Perumahan Green Sulawesi.
Meski begitu, usulan DOB katanya tetap bergantung pada persetujuan pusat, “Kita lihat bagaimana respon pusat nanti karena ini cukup besar tidak bisa gegabah,” Pungkasnya.
