KabarMakassar.com — Sebanyak 15 ribu personil kepolisian siap melakukan pengamanan pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang, di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Insyaallah dalam pelaksanaan operasi ini, Polda Sulsel mempersiapkan kurang lebih 15 ribu personil untuk melaksanakan pengamanan pada seluruh tahapan Pilkada,” Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian Djajadi kepada awak media, Selasa (30/07).
Namun, 15 ribu personil yang siap melakukan pengamanan tersebut tidak secarah langsung dikerhakan. Tetapi berdasarkan arahan tahapan yang ada.
“Ini berdasarkan tahap, sekarang kalau kita lihat nanti mulai pendaftaran pasangan itu kan di akhir Agustus, sekarang ini dalam proses penjaringan,” ujarnya.
“Ini juga menjadi bagian yang harus kita amankan. Jumlah personil yang dilibatkan berdasarkan tahapan itu tadi. Kampanye, pemilihan, sampai rekapitulasi suara, dan pelantikan calon terpilih,” lanjut Andi Rian.
Dalam mempersiapkan Operasi Mantap Praja Pallawa ini, Andi Rian mengatakan telah melakukan rapat kerja teknis dan rapat koordinasi teknis bidang kesehatan yang melibatkan instansi yang terkait diantaranya, TNI dan pemerintahan kabupaten/kota.
“Tanggal 1 (Agustus) kita sudah memulai operasi mantap praja Pallawa 2024. Artinya secara resmi kita sudah memulai pengamanan tahapan-tahapan proses Pilkada,” tuturnya.
Dengan demikian, Andi Rian juga mengajak. Masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif, agar tahapan Pilkada dapat berjalan dengan lancar, aman dan nyaman.
“Saya mengajak kepada masyarakat Sulsel, mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan nyaman sehingga seluruh aktivitas bisa berjalan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.
“Kita sudah punya (pengalaman) sebelumnya, pada Pilpres dan Pileg, Sulsel alhamdulilah bisa berjalan dengan aman dan situasinya juga lancar. Sulsel masuk dalam salah satu daerah yang aman dalam pesta demokrasi ini,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Andi Rian menegaskan bahwa yang merupakan bagian dari pemerintahan harus tetap menjaga netralitas pada pilkada 2024.
“Saya sebagai Kapolda, memastikan seluruh jajaran se-Sulsel bekerja dan tetap menjaga netralitas,” tegasnya.
Selain itu, Jenderal polisi dua bintang ini menekankan bahwa netralitas Polri telah tertuang pada Undang-undang (UU). TNI-POLRI diatur dalam UU No. 34 tahun 2004 pasal 39 dan UU No. 28 tahun 2008 ayat 1 dan 2 yang menyatakan tidak boleh berpolitik praktis.
“Apabila ditemukan (melanggar), jelas sanksinya ada. Dari disiplin, etika, sampai pidana,” tandasnya.
