KabarMakassar.com — Gelombang banjir yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak besar terhadap dunia pendidikan. Sebanyak 1.009 sekolah dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan ringan hingga berat, sehingga mengganggu proses belajar mengajar ribuan siswa.
Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, mendesak pemerintah melakukan penanganan cepat, terukur, dan berpihak pada peserta didik.
Habib Syarief menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak banjir tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah bukan sekadar memetakan kerusakan infrastruktur, melainkan memastikan keselamatan para guru dan siswa.
“Kondisi guru dan siswa harus dipetakan terlebih dahulu. Kita harus memastikan mereka selamat dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Setelah itu, barulah kita fokus pada kondisi gedung sekolah,” ujarnya, Senin (1/12).
Menurutnya, banyak sekolah kemungkinan tengah membutuhkan pembersihan hingga perbaikan cepat agar tidak menghambat kegiatan belajar dalam jangka panjang. Ia mendorong Kemendikdasmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar langkah penanganan dapat berjalan serentak dan efektif.
Selain itu, Habib Syarief meminta pemerintah menyiapkan solusi darurat untuk memastikan siswa tetap mendapatkan hak pendidikan mereka.
“Anak-anak tetap harus mendapatkan hak pendidikannya. Jika ruang sekolah belum bisa dipakai, tenda darurat harus didirikan secepatnya,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal proses pemulihan pendidikan di wilayah terdampak. Komisi X disebutnya siap memberikan dukungan dan dorongan agar pemulihan berjalan cepat dan tidak menyisakan dampak panjang bagi peserta didik.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan mitigasi, pemetaan, dan penyiapan kebijakan agar kegiatan belajar tetap berlangsung. Ia memaparkan bahwa total 1.009 satuan pendidikan terdampak banjir tersebar di tiga provinsi, yakni 310 sekolah di Aceh, 385 di Sumatera Utara, dan 314 di Sumatera Barat.
Mu’ti menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan berbagai skema pembelajaran darurat serta memastikan dukungan bagi sekolah yang fasilitasnya tidak dapat digunakan. Pemerintah pusat, kata dia, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemulihan pendidikan berjalan tanpa menunggu kondisi kembali normal sepenuhnya.
