KabarMakassar.com – Insiden kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar pada 29 Agustus 2025 meninggalkan duka mendalam sekaligus beban ekonomi bagi para korban.
Hingga awal September, santunan dan biaya perawatan yang disalurkan BPJS bersama Pemerintah Kota Makassar telah mencapai Rp1,9 miliar.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Sulawesi-Maluku, Mintje Wattu, menjelaskan, khusus untuk korban insiden DPRD, biaya perawatan sudah ditanggung senilai Rp108 juta.
Angka itu di luar santunan lain yang diberikan sepanjang 2025 di Kota Makassar, yang totalnya telah mencapai Rp1,8 miliar.
“Apresiasi kami berikan kepada Pemerintah Kota Makassar atas kepedulian dalam mendampingi masyarakat korban insiden. Kehadiran langsung bapak wali kota dan ibu wakil wali kota saat penyerahan santunan membuat masyarakat merasa lebih tenang,” kata Mintje di Balai Kota, Rabu (03/09).
Saat ini, tercatat tiga pasien korban kebakaran DPRD masih menjalani perawatan di RS Primaya, RS Grestelina, dan RS Kemengkes (CPI).
Selain itu, sejumlah pasien lain yang sudah pulang tetap mendapat layanan rawat jalan, dengan seluruh biaya tetap ditanggung BPJS dan diakomodir lewat APBD Pemkot Makassar.
Mintje menegaskan, perawatan korban tidak dibatasi biaya maupun durasi. “Perawatan ini unlimited sampai sembuh, dan kota mendampingi sampai bisa bekerja kembali. Bahkan pekerja tetap mendapatkan hak gaji sesuai regulasi,” ujarnya.
Selain penanganan korban kebakaran, Pemkot Makassar juga disebut aktif mengalokasikan APBD untuk perlindungan pekerja. Tahun 2025 ini, sebanyak 30 ribu pekerja rentan telah mendapat perlindungan.
Jumlah itu diperluas melalui APBD Perubahan dengan tambahan 45 ribu pekerja rentan miskin, sehingga totalnya kini mencapai 75 ribu orang.
“Regulasi bisa ada, tapi tanpa perhatian kepala daerah program ini tidak akan berjalan. Kota Makassar menunjukkan kepedulian nyata,” tutur Mintje.
Kehadiran Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dalam setiap penyerahan santunan dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah daerah. Mintje menyebut, langkah itu menumbuhkan rasa percaya masyarakat di tengah masa sulit.
“Respon masyarakat sangat luar biasa karena wali kota dan wakil wali kota turun langsung. Itu membuat mereka lebih tenang,” tambahnya.
Dengan angka santunan yang menembus Rp1,9 miliar serta perlindungan pekerja rentan yang terus ditingkatkan, Pemkot Makassar menunjukkan peran aktif dalam menjamin keamanan sosial warganya, bahkan di tengah bencana yang tak terduga.
