KabarMakassar.com — Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) melalui kajian tahap pertama pada tahun 2024, telah merumuskan strategi pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang berkelanjutan untuk Pulau-Pulau Kecil (PPK) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).
Wilayah ini memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara, mendukung ketahanan ekonomi, dan melestarikan keanekaragaman hayati.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau kecil, termasuk 111 pulau terluar yang menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan SDA.
Keterbatasan air bersih, minimnya infrastruktur, dan dampak perubahan iklim menjadi isu utama yang memerlukan perhatian serius.
Sebagian besar PPK dan PPKT hanya memiliki sumber air tawar terbatas, seperti air hujan dan cadangan air tanah. Ketergantungan pada curah hujan membuat wilayah ini sangat rentan terhadap kekeringan.
Selain itu, infrastruktur distribusi air bersih dan sanitasi di wilayah tersebut masih sangat terbatas, sehingga memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Untuk mengatasi tantangan ini, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) mengadakan Penyusunan Rekomendasi tentang Pengelolaan SDA di PPK dan PPKT Tahap I di Kepulauan Riau pada 7-8 November 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dan merumuskan strategi guna meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari kegiatan, Anggota Dewan SDA Nasional melakukan kunjungan lapangan ke Pulau Nipa dan Bendungan Sei Gong untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait kondisi SDA dan infrastruktur pendukung di wilayah tersebut.
Selain itu, Sekretariat DSDAN bersama Anggota Dewan SDA Nasional melakukan kunjungan ke Pulau Morotai, Maluku Utara pada 11-13 November 2024 untuk Penyusunan Rekomendasi tentang Pengelolaan SDA di PPK dan PPKT Tahap II.
Tim berdiskusi dengan pemerintah daerah, termasuk Bappeda dan dinas terkait, mengenai pengelolaan SDA.
Selain itu, kunjungan lapangan dilakukan ke beberapa lokasi strategis, seperti Sumber Mata Air “Air Kaca”, Pengaman Pantai Wawama, Bendung Tiley, Pemanfaatan Air Tanah di Desa Dehegila, Jaringan Irigasi Desa Aha dan Pemanfaatan Air Baku di Kokota, Morotai Selatan.
Kepala Sekretariat DSDAN, Yunitta Chandra Sari, menyampaikan bahwa hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi strategis untuk mengatasi permasalahan SDA di PPK dan PPKT.
“Kami berkomitmen untuk mendukung pengelolaan SDA yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah strategis ini,” ujar Yunitta.
Dalam paparannya, Dietriech G. Bengen menyoroti berbagai tantangan utama pengelolaan SDA di PPK dan PPKT:
- Regulasi dan Kebijakan: Tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan tumpang tindih pemanfaatan SDA. Kurangnya sistem perizinan terpadu seringkali menghambat pemanfaatan SDA secara optimal.
- Sarana dan Prasarana: Hanya sekitar 5,64% PPK dan PPKT berpenduduk yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Mayoritas penduduk masih bergantung pada air hujan atau pasokan air daratan yang tidak stabil.
- Sosial dan Ekonomi: Ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan membuat mereka rentan terhadap perubahan lingkungan dan ekonomi.
- Kondisi Sumber Daya Air: Intrusi air laut dan eksploitasi berlebihan telah mengkontaminasi cadangan air tanah di banyak wilayah.
- Kolaborasi dan Edukasi Masyarakat: Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA masih kurang, menyebabkan kerusakan ekosistem yang terus meluas.
Rekomendasi Strategis
Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Dewan SDA Nasional mengusulkan beberapa strategi, antara lain:
- Peningkatan Infrastruktur: Membangun fasilitas penampungan air hujan dan sistem desalinasi berbasis energi terbarukan untuk daerah rawan kekeringan.
- Harmonisasi Kebijakan: Mengintegrasikan regulasi pusat dan daerah untuk mendukung perizinan yang lebih efisien.
- Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan SDA melalui edukasi dan pelatihan.
- Adaptasi Perubahan Iklim: Melakukan konservasi mangrove dan menerapkan teknologi hemat air untuk meningkatkan daya tahan wilayah terhadap perubahan iklim.
- Penguatan Kolaborasi: Membentuk tim terpadu lintas kementerian/lembaga untuk memastikan implementasi kebijakan SDA yang efektif.
Dewan Sumber Daya Air Nasional akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan di PPK dan PPKT.
Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan bagi PPK dan PPKT di seluruh Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)
Email: [email protected]
