KabarMakassar.com — Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, menanggapi polemik pemberhentian RT/RW kota Makassar. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima banyak laporan terkait pemberhentian sepihak sejumlah Ketua RT/RW di Kota Makassar. Ia menyebut tindakan ini telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Jika situasi ini semakin gaduh dan banyak laporan yang masuk, saya berencana untuk menindaklanjuti. Banyak Ketua RT/RW yang tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan yang jelas,” ujar Arwin.
Sebagai respons, Arwin menyatakan bahwa ia akan memanggil para lurah terkait untuk meminta klarifikasi mengenai tindakan pemberhentian tersebut. Ia juga membuka peluang bagi para Ketua RT/RW yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas untuk kembali ke posisinya.
“Kalau penggantian itu dilakukan tanpa alasan, kita akan evaluasi dan memanggil para lurah. Ketua RT/RW yang diberhentikan tanpa alasan terkait kinerja bisa dikembalikan ke posisi semula,” tegas Arwin.
Ia juga menambahkan bahwa pemanggilan lurah-lurah tersebut akan dilakukan setelah penandatanganan pakta integritas dan netralitas ASN.
Kontroversi Pemecatan RT/RW Jelang Pilkada 2024 Pemecatan sejumlah Ketua RT/RW menjelang Pilkada 2024 menjadi sorotan di Kota Makassar. Hal ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, dan bahkan sejumlah mantan RT/RW dari berbagai kelurahan mendatangi Kantor DPRD Kota Makassar, Kamis (26/09) kemarin untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pemberhentian yang dinilai mendadak.
Meski menuai kontroversi, Jika menilik jejak Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sebelumnya, Danny Pomanto, sapaannya telah memberikan alasan terkait reshuffle Ketua RT/RW yang dilakukan.
Menurutnya, beberapa RT/RW diberhentikan karena terlibat dalam penyimpangan, seperti penggelapan uang sampah.
“Ada beberapa yang, mohon maaf, menyalahgunakan uang sampah. Itu harus diberhentikan,” kata Danny.
Selain itu, Danny juga menyebut bahwa evaluasi dilakukan karena ditemukan sejumlah RT/RW yang tidak aktif atau berkinerja rendah. Beberapa bahkan sudah mengundurkan diri tanpa melaporkan secara resmi.
“Ternyata banyak RT/RW yang sudah tidak aktif atau berkinerja rendah, jadi harus diganti. Saya sedang mengevaluasi efisiensi, dan perubahan ini perlu dilakukan segera,” jelasnya.
