KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Takalar terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digitalisasi, salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Dalam upaya tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Takalar bekerja sama dengan Bank Sulselbar untuk menghadirkan sistem pembayaran pajak secara non tunai.
Kepala Bapenda Takalar, Rusdi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meluncurkan sebuah aplikasi bernama Parenta (Pajak Terintegrasi Online Takalar) yang dirancang khusus untuk memudahkan penerimaan pajak daerah.
“Aplikasi Parenta ini kami optimalkan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2 di wilayah Takalar,” ujar Rusdi Senin (08/07).
Sebagai langkah nyata, Bapenda Takalar juga telah melakukan sosialisasi sistem pembayaran online ke seluruh pimpinan wilayah, staf pengelola, serta kolektor pajak di setiap kecamatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder pendapatan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang diterapkan.
“Kami sudah mensosialisasikan teknis pembayaran online, termasuk penggunaan aplikasi Parenta. Secara bertahap, kita mengarahkan seluruh pihak terkait untuk terbiasa dengan sistem digital ini,” tambah Rusdi.
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait sistem non tunai, Bapenda Takalar menggandeng Bank Sulselbar dalam proses edukasi. Bank Sulselbar berperan dalam menjelaskan tata cara pembayaran pajak melalui metode digital, yang diharapkan dapat mempercepat proses transaksi dan meningkatkan efisiensi.
“Kami menghadirkan Bank Sulselbar dalam setiap sosialisasi di kecamatan agar kolektor pajak dan staf terkait lebih memahami mekanisme pembayaran pajak non tunai,” jelas Rusdi.
Dengan pengenalan sistem pembayaran online ini, Bapenda Takalar berharap penerimaan PBB-P2 menjadi lebih optimal dan terintegrasi dengan baik. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD Kabupaten Takalar, tetapi juga mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
