KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar untuk berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada serentak yang akan datang.
“Agenda besar seperti Pilkada membutuhkan kerjasama kita semua. Mari kita jaga dan pastikan penyelenggaraannya berjalan lancar,” ujar Danny Pomanto, sapaannya, Senin (12/08).
Danny Pomanto juga menekankan pentingnya kebebasan dalam menentukan pilihan politik, menegaskan bahwa perbedaan pandangan adalah hak setiap individu.
“Setiap orang berhak memilih sesuai hati nuraninya,” tuturnya.
Senada, Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Makassar, Firman Hamid Pagarra, turut menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari segala pengaruh politik dalam persiapan menuju Pemilu Serentak 2024.
“ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepentingan manapun. Netralitas ASN adalah kunci untuk memastikan birokrasi yang kuat dan berfungsi dengan baik,” ujar Firman dalam acara sosialisasi pengawasan pemilu yang digelar oleh Bawaslu Makassar di Horison Ultima, Senin (12/08)
Firman mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki sekitar 13.885 ASN yang rentan terhadap tekanan politik menjelang pemilu. Namun, dia yakin bahwa semangat reformasi birokrasi akan membantu ASN tetap fokus pada pelayanan publik dan kepentingan negara.
“Netralitas ASN menjamin terwujudnya birokrasi yang kuat. Pelanggaran netralitas sering terjadi karena adanya praktik politik identitas dan pemanfaatan jabatan. Kami berkomitmen untuk menindak tegas pelanggaran ini,” tegasnya.
Firman Hamid Pagarra hadir sebagai narasumber bersama Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, dan Komandan Kodim 1408/BS Makassar, Letkol Infanteri Lizardo Gumay.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan komitmen netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, menekankan pentingnya netralitas untuk mewujudkan pemilu yang damai dan adil.
“Polri berkomitmen menjaga agar pemilu berjalan dengan aman dan tanpa intervensi politik. Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan partai politik atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Komandan Kodim 1408/BS Makassar, Letkol Infanteri Lizardo Gumay, juga menyampaikan komitmennya untuk memastikan netralitas TNI dalam pemilu. “Netralitas TNI adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kami siap mendukung kelancaran proses demokrasi dengan menjaga ketertiban dan keamanan,” katanya.
Acara sosialisasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para peserta, yang disaksikan oleh perwakilan dari Kejari Makassar dan Bawaslu. Selain itu, dilakukan juga pembacaan ikrar netralitas pegawai yang dipimpin langsung oleh Firman Hamid Pagarra.
Dengan langkah ini, diharapkan ASN, TNI, dan POLRI di Makassar dapat menjaga profesionalisme dan netralitasnya, sehingga pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan adil.
