KABARBUGIS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai berharap semua pihak memasifkan Sosialisasi Sensus Penduduk (SP) 2020 lanjutan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal itu guna mendapatkan data akurat dan baik. Kegiatan sosialisasi SP 2020 itu dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat, Kepala Desa dan Lurah se-kabupaten Sinjai berlangsung di Aula Pertemuan Wisma Sanjaya Putra Sinjai, Senin (23/5).
"Guna memperoleh data yang akurat dan yang terbaik, kami harap kepada seluruh pihak khususnya Kepala Desa dan Lurah untuk membantu BPS dalam menyukseskan pendataan ini," jelas Asisten Administrasi Umum Setdakab Sinjai, Haerani Dahlan yang mewakili Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa saat membuka acara.
Pada kesempatan tersebut ia juga berharap pemanfaatan media dalam penyebarluasan informasi terkait SP lanjutan, agar informasi pelaksanaan SP dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.
"Pelaksanaan SP lanjutan ini kiranya bisa dipublikasikan secara luas melalui berbagai media yang ada seperti melalui pengumuman di masjid atau melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa/kelurahan," harapnya.
BPS Sinjai juga sudah memanfaatkan data Adminduk dan pelaksanaan SP bisa dilakukan secara online, hal tersebut memudahkan masyarakat.
Sementara itu Kepala BPS Kab. Sinjai, Arif Miftahudin mengatakan bahwa SP lanjutan ini merupakan bagian dari SP yang dilaksanakan pada tahun 2020 lalu, dimana dalam pelaksanaanya saat itu belum sempurna akibat adanya pandemi Covid-19.
"Saat itu tidak semua pertanyaan kita berikan karena kita dibatasi oleh pandemi Covid-19, dan kali ini kita coba kembali ke masyarakat lagi untuk menanyakan indikator yang akan dijadikan sebagai dasar pembangunan," jelasnya.
Arif menambahkan gasil dari SP lanjutan ini nantinya diharapkan diperoleh parameter demografi, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.
"Data ini berguna, antara lain untuk menghitung proyeksi penduduk, serta informasi penting lainnya, dalam rangka menghasilkan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang kependudukan," pungkasnya.
