KabarMakassar.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkapkan 40 persen petani di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami gagal panen sepanjang tahun 2026.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi B DPRD Sulsel Fraksi NasDem, Syukur, dalam rapat APBD perubahan 2026 bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Sulsel, digedung sementara DPRD kantor Bina Marga jalan AP Pettarani, Rabu (16/09).
Ia menyebut kemarau perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran perubahan sektor pertanian di Sulsel.
“Kalau masyarakat kami tahun ini bisa dikatakan sampai 40 persen gagal panen. Ini terjadi di lapangan,” kata Syukur.
Ia mengatakan, persoalan kekurangan air menjadi salah satu kendala utama bagi petani di Pinrang. Dari sekitar 6.000 hektare lahan yang tidak terjangkau jaringan irigasi, sebagian masih bergantung pada hujan.
“Di lahan Kabupaten Pinrang, kalau seandainya ada hujan, yang bukan irigasi itu kurang lebih 6.000 hektare,” ujarnya.
Syukur juga menyebut terdapat sekitar lima kecamatan yang mengalami gagal panen. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya melihat angka produksi secara umum, tetapi juga memperhatikan kondisi yang dialami petani di lapangan.
“Jangan sampai kita hanya melihat di media bahwa di kabupaten ini meningkat, meningkat. Tidak ada kabupaten yang mau menyampaikan hasil produksinya seberapa berkurang. Padahal berkurang sekali ini. Ini terjadi di lapangan,” katanya.
Menurut Syukur, penanganan kekeringan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Bantuan sumur bor maupun alat dan mesin pertanian (alsintan) harus diberikan berdasarkan kebutuhan lahan.
Ia mencontohkan terdapat lahan sekitar 500 hektare di wilayahnya yang membutuhkan sumur bor karena tidak memiliki sumber air yang dapat dipompa.
“Memang tidak ada air untuk dipompa dan memang butuh sumur bor. Jadi tolong diperhatikan sedikit itu,” ujarnya.
Syukur juga mengingatkan agar bantuan alsintan tidak diberikan tanpa memastikan ketersediaan sumber air. Sebab, menurut dia, terdapat kondisi ketika petani memiliki sumber air tetapi tidak memiliki mesin pompa. Sebaliknya, ada pula mesin tetapi tidak tersedia air yang dapat dipompa.
“Ketika memberikan bantuan kepada masyarakat, kita lihat secara detail bahwa daerah ini memang cocok untuk bantuan alsintan atau sumur bor,” katanya.
Selain kekeringan, Syukur menyampaikan adanya petani di Pinrang yang mengalami kerugian akibat kebakaran lahan. Sejumlah tanaman seperti kakao dan durian disebut ikut terbakar.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan bibit bagi petani yang tanaman pertaniannya terdampak kebakaran.
“Beberapa tanaman seperti kakao, durian dan sebagainya habis terbakar. Masyarakat meminta dibantu, diberikan bibit bantuan,” ujarnya.
Syukur juga mempertanyakan arah pergeseran anggaran dalam APBD Perubahan 2026. Ia menilai penambahan anggaran sektor pertanian perlu benar-benar menyentuh kebutuhan petani yang terdampak kekeringan dan gagal panen.
Dia juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilainya perlu disusun lebih realistis. Syukur menyebut terdapat penurunan target PAD dalam perubahan anggaran dan realisasi hingga September masih sekitar 43,90 persen.
“Kalau tahun depan memang tidak terlalu menjanjikan untuk menghasilkan PAD, jangan ditargetkan terlalu tinggi,” katanya.
Menurut Syukur, target yang tidak tercapai justru dapat menjadi persoalan dalam pembahasan anggaran berikutnya. Ia meminta penyusunan target mempertimbangkan potensi riil di lapangan.
Di sisi lain, Syukur mengaku telah beberapa kali mengusulkan bantuan bagi masyarakat melalui proposal. Namun, sejumlah proposal yang diajukan disebut belum terealisasi meski telah berlangsung lebih dari dua tahun.
“Saya sudah masukkan beberapa proposal. Sudah dua tahun lebih, mulai saya menjabat sebagai anggota DPRD provinsi dan berada di Komisi B, sampai sekarang belum terealisasi,” ujarnya.
Syukur berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat memberikan ruang lebih besar bagi kebutuhan petani, khususnya masyarakat yang menghadapi kekeringan, gagal panen, dan kerusakan tanaman akibat kebakaran.
Ia meminta Dinas TPHBun Sulsel memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut dan mempercepat penyaluran bantuan yang memang dibutuhkan petani.
“Ini menyangkut kebutuhan masyarakat kami. Tolong ditanggapi dan minta atensinya untuk anggaran perubahan,” tukas Syukur.
