KabarMakassar.com – Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah di Sulawesi Selatan hingga akhir Juli 2026 menunjukkan capaian yang berbeda-beda.
Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat rata-rata realisasi pendapatan daerah di Sulawesi Selatan berada pada angka 41,07 persen.
Kabupaten Maros menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni 52,58 persen. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan 52,39 persen serta Kabupaten Sinjai sebesar 51,75 persen.
Selanjutnya, Kota Parepare mencatat realisasi pendapatan 50,92 persen, Kabupaten Bulukumba 50,47 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang 50,15 persen.
Sementara Kota Makassar yang merupakan ibu kota Sulawesi Selatan mencatat realisasi sebesar 48,85 persen.
Sejumlah daerah lainnya masih berada di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten Takalar tercatat 47,08 persen, Bone 45,40 persen, Luwu Utara 44,67 persen, dan Pinrang 42,51 persen.
Capaian terendah dalam data tersebut tercatat di Kabupaten Gowa dengan realisasi pendapatan sebesar 27,78 persen.
Data tersebut menunjukkan hanya beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang telah mencatat realisasi pendapatan di atas 50 persen hingga akhir Juli 2026.
Paparan realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulawesi Selatan tersebut disampaikan di Hotel Gammara pada Sabtu (25/07), Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni hadir dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel.
