Oleh: Anshar Aminullah (Akademisi)
KabarMakassar.com – Bank boleh Mandiri. Namun keadilan tidak boleh mandiri dari kemanusiaan
Telpon saya berdering, dari jauh lewat layar yang berbicara, ibu saya bertanya “apa kamu belum pulang bulan ini rayain maulid sambil nikmati telur berwarna dan ayam goreng bersama makanan tradisional dari beras ketan bernama Kaddo’ Minnyak?” tanya ibu saya.
Namun saya hanya menyampaikan permohonan maaf, sebab di tahun ini belum bisa pulang meskipun sudah lumayan dan oleh-oleh sudah di tangan, berkat doamu yang di ijabah oleh sang maha kaya. Mencoba mandiri di kampung orang itu memang cukup bikin baper dalam suasana tertentu, namun tak masalah, “I’m okay. everything’s gonna be alright.” seperti pesan optimisme Bob Marley.
Namun rupanya, soal “mandiri” tidak selamanya berkutat di persoalan dan urusan perasaan seorang anak kuliahan yang belum bisa pulang kampung. Akan tetapi ada juga kemandirian yang tiba-tiba berhadapan dengan persoalan rekening.
Meskipun situasi saya tidaklah sebaper salah satu pemilik rekening di daerah Pati yang justru sedang bermasalah dengan kemandiriannya.
Persoalannya menjadi agak menarik. Sebab ternyata, rekening bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang amanah dan kepercayaan, serta hubungan antara manusia dengan institusinya.
Dulu, amanah dibuktikan dengan akhlak. Apalagi di zaman Nabi, orang mencari kepercayaan dari akhlak. Di hari ini, ukuran kepercayaan sepertinya juga telah terdampak dan mengalami digitalisasi. Di zaman digital sekarang ini, kita mencari kepercayaan dan amanah acapkali harus melewati 6 digit OTP (One Time Password), kode unik berupa Angka atau karakter lewat pesan singkat untuk bertransaksi, sangat rahasia, sebaiknya tidak boleh dibagikan kepada siapa pun, termasuk pada sang mantan apalagi simpanan seorang sugar daddy.
Dan kalau enam digit itu belum juga cukup meyakinkan, berarti sistem kepercayaan ini memang harus menjalani interogasi lanjutan layaknya sebuah hubungan percintaan yang berlapis dengan pertanyaan: “kamu dimana, dengan siapa, semalam berbuat apa” mirip Yolanda yang dicecar pertanyaan oleh Kangen Band.
Yang membuat semakin terasa lucu, di mana di tengah sistem yang semakin sibuk memastikan siapa kita, kita justru sedang memperingati sosok yang mengajarkan manusia tentang bagaimana menjadi personal yang amanah dan menjadi rahmatan lil alamin.
Kita seringkali memperingati kelahiran Nabi dengan ceramah tentang keadilan, amanah, kasih sayang dan perlindungan terhadap kaum lemah. Tetapi kehidupan sehari-hari berlangsung dalam sistem yang sangat administratif.
Peringatan maulid itu tidak boleh hanya sebatas seremonial belaka. Sebab maulid bukan sekadar mengenang kelahiran Nabi, tetapi menguji apakah nilai-nilai yang beliau wariskan masih mampu menerangi cara kita memperlakukan manusia, termasuk ketika mereka berhadapan dengan hukum dan kekuasaan.
Kita begitu fasih membaca sirah, tetapi kadang gagap ketika harus mempraktikkan akhlaknya dalam sistem. Kita sudah punya fikih muamalah, tetapi jangan sampai justru kehilangan fikih kemanusiaan. Tapi ingat, fikih kemanusiaan itupun justru akan semakin diuji ketika nilai-nilai tersebut sedang berhadapan dengan kenyataan.
Keadilan di Balik Rekening
Di momentum maulid ini, kita perlu sadar bahwa Nabi SAW itu tidak membutuhkan kita untuk sekadar mengagungkan namanya. Yang urgen sekarang ini adalah sampai di mana keberanian kita membawa akhlak yang kita teladani dari beliau untuk keluar dari mimbar.
Kasus pemblokiran rekening di salah satu bank plat merah ini mengajarkan kita bahwa betapa mudah saldo di buku rekening dan di layar ATM bisa terlihat, transaksi bisa ditunda, jenis mutasinya pun berbeda, dia bisa dilacak setelahnya, beda dengan mutasi yang dilakukan pemenang Pilkada, justru dia dimutasi karena terlacak, buktinya senin kemarin (24/08) kantor salah satu Bupati disruduk massa hanya karena persoalan mirip-mirip mutasi massal 15 pejabat.
Jadi perihal pemblokiran rekening, ini kita sedang bicara tentang keadilan, sesuatu yang cukup mahal saat ini. Ia adalah barang mahal yang tidak punya aplikasi yang bisa kita buka untuk melihat status keadilannya.
Apa susahnya jika tahun ini maulid kita jadikan momentum untuk melakukan audit moral terhadap institusi sosial, negara, aparat, bank, masyarakat, bahkan terhadap diri kita sendiri. Jangan cuman cari enaknya saja saat berebut telur dan ayam dalam bakul yang telah melewati verifikasi faktual di rumah pak Kades dan Imam desa beserta majelis barzanji di kampung.
Setelah semua simbol maulid ini selesai, pertanyaan paling serius justru kembali kepada institusi yang sedang berhadapan langsung dengan rekening warga Pati. Apakah harus kita membisikkan kata ajaib ke telinga bank plat merah dengan logo biru tua ini: ikhlas?
Sebab ini bukan sekadar soal ikhlas atau tidak ikhlas rekening diblokir. Soal ikhlas, kita ternyata masih amatir, bahkan sangat amatir. Kita masih belajar mengikhlaskan saldo, mengikhlaskan transaksi, dan barangkali belajar mengikhlaskan sesuatu yang tiba-tiba tidak bisa lagi kita akses.
Apalagi ketika boss besarnya mengundang untuk datang silaturahmi ke gedung kantor dengan tampilan barunya, tanpa logo besar yang sudah tercabut di ujung gedung. Rasanya ada satu kalimat yang perlu disampaikan lebih awal kepadanya:
Percuma bertamu ke rumah barumu, pasti tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Dan ini adalah sesi klarifikasi, bukan sesi potret.
