KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta seluruh camat tidak menggunakan pola penanganan sampah yang seragam.
Setiap kecamatan dinilai memiliki persoalan dan karakter wilayah berbeda sehingga membutuhkan solusi yang spesifik.
Hal itu disampaikan Appi dalam rapat koordinasi bersama seluruh camat terkait evaluasi penanganan sampah di Kota Makassar, di Ruang Balaikota Makassar, Senin (24/08).
Appi menekankan, camat harus mampu membaca persoalan lingkungan di wilayah masing-masing sebelum menentukan pola penanganannya.
“Bagaimana caranya? Masing-masing harus mampu melihat bagaimana persoalan yang ada di wilayahnya. Tentu yang di Wajo akan sangat berbeda dengan yang ada di Manggala,” kata Appi.
Menurutnya, persoalan persampahan di sejumlah wilayah memiliki karakter berbeda. Kecamatan Wajo, misalnya, menghadapi persoalan yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan dan PELNI. Sementara wilayah lain memiliki tantangan berbeda, termasuk persoalan limbah dari aktivitas usaha.
Kondisi tersebut, kata Appi, harus menjadi dasar bagi camat untuk melahirkan inovasi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.
“Saya sangat berharap bapak-bapak sekalian, cara berpikir yang inovatif untuk bagaimana mampu memperlihatkan sebuah inovasi untuk sistem pengelolaan sampah itu tepatnya di masing-masing. Percontohan-percontohan juga,” ujarnya.
Appi menilai, pengelolaan sampah merupakan salah satu indikator kemampuan kepemimpinan di tingkat kecamatan. Sebab, camat tidak hanya berhadapan dengan satu persoalan, tetapi harus menangani berbagai masalah perkotaan secara bersamaan.
“Tugas kita ini tidak mudah. Tidak pernah saya menganggap bahwa tugas yang kita lakukan hari ini tugas mudah. Berat,” tegasnya.
Ia menyebut persoalan yang harus dihadapi pemerintah kecamatan mencakup sampah, banjir, penertiban, bantuan sosial, pendidikan hingga pengembangan urban farming.
“Satu sisi kita bicara masalah sampah, satu sisi kita bicara masalah banjir, satu sisi kita bicara masalah penertiban, satu sisi kita bicara masalah bansos, satu sisi kita bicara masalah sekolah, satu sisi kita bicara urban farming. Kompleks. Sehingga leadership kita akan terasah,” tutur Appi.
Selain meminta inovasi berbasis wilayah, Appi juga menyoroti pengelolaan sampah di kawasan komersial. Hotel, restoran, dan kafe yang berkembang di sejumlah kecamatan diminta mendapat perhatian serius dari pemerintah kecamatan.
Ia mengingatkan agar pembayaran retribusi oleh pelaku usaha tidak kemudian membuat pengawasan terhadap pengelolaan sampah berhenti.
“Jangan sampai perlakuan-perlakuan kita itu adalah perlakuan yang cuma ceremonial saja,” katanya.
Appi mencontohkan, pembayaran retribusi oleh sebuah hotel tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan sampah.
“Oke, hotel A setiap bulan bayar Rp3 juta, sudah Rp3 juta terus jadi standar sampah ke emas dunia. Padahal kan tidak boleh begitu,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta camat turun langsung memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan di lapangan.
“Kita harus hands on untuk terus memastikan ini bisa jalan,” tegasnya.
Appi juga meminta penerapan pemilahan sampah dimulai dari lingkungan pemerintahan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mendorong masyarakat memilah sampah tanpa terlebih dahulu menunjukkan praktik serupa di lingkungan kantor pemerintahan.
“Dimulai dari kantor bapak-bapak semua. Jangan kita berpikir masalah sampah, pilah sampah, lalu kita datang ke kantor Kecamatan Tamalate, bertamu,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar melakukan perhitungan secara matang terkait skema pembayaran sampah gratis agar kebijakan tersebut memiliki dukungan sistem dan pembiayaan yang memadai.
“Tolong DLH hitung benar-benar bagaimana dasarnya sehingga kita bisa naikkan pembayaran sampah gratis. Harus tersupport dengan betul,” tukas Appi.
