KabarMakassar.com — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, mengungkap dugaan penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tidak tepat sasaran.
Ia menemukan rumah mewah justru menjadi penerima bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Mori, temuan tersebut memicu kemarahan warga di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga berujung aksi demonstrasi dan penyegelan kantor kelurahan.
“Ini ada rumah mewah, tembok bangunannya besar, tapi dia bisa dapat BSPS. Warga sampai demo, bahkan kantor lurah disegel gara-gara satu rumah itu,” ujar Mori dalam keterangannya, Sabtu (27/6).
Ia menilai kasus tersebut mencederai tujuan program bedah rumah yang seharusnya membantu masyarakat prasejahtera memperoleh hunian layak. Karena itu, ia meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap proses penetapan penerima bantuan.
Mori juga mengungkap dugaan adanya keterlibatan oknum Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang memasukkan anggota keluarganya sebagai penerima BSPS, meski tidak memenuhi persyaratan.
“Ternyata ini ada TFL yang masukin, padahal tidak masuk kriteria. Istrinya itu saudara kandung dengan TFL-nya. Seberapa kuasanya sih TFL itu? Malu kita ngomong gara-gara rumah Rp20 juta. Saya minta tertibkan, jangan arogan. Ini uang negara, orang miskin lagi berharap,” tegasnya.
Ia mendesak agar mekanisme verifikasi dan pengawasan penerima BSPS diperketat hingga ke tingkat lapangan. Menurutnya, setiap bantuan yang bersumber dari anggaran negara harus dipastikan diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat dan membutuhkan.
“Uang negara harus sampai kepada warga miskin yang berhak menerimanya, bukan kepada mereka yang jelas-jelas tidak memenuhi kriteria,” tukas Mori.
