KabarMakassar.com — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Pola Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu (10/6) ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan SE2026.
Dalam pemaparannya, Amalia menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menyamakan visi serta memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan sensus.
“Pencanangan di Sulawesi Selatan ini merupakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat provinsi yang pertama di Indonesia dan menjadi langkah awal untuk menyamakan visi serta memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan sensus,” ujar Amalia.
Dia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Statistik sekaligus momentum penting untuk memotret aktivitas ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan mengalami perubahan.
Perubahan pola usaha, digitalisasi ekonomi, serta munculnya berbagai aktivitas ekonomi baru perlu dicatat secara lengkap agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai kondisi perekonomian terkini.
“Sensus Ekonomi 2026 adalah kesempatan emas untuk memotret aktivitas ekonomi secara lengkap, menyeluruh, dan terkini sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih presisi dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa data hasil sensus nantinya tidak hanya menggambarkan struktur ekonomi daerah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara lebih konkret dan terukur.
Melalui penguatan informasi spasial dan geotagging, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai persebaran aktivitas ekonomi di wilayahnya.
“Kami mengajak seluruh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 karena data yang lengkap hanya dapat terwujud jika semua pihak bersedia untuk didata,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan Aryanto menyampaikan bahwa berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan.
“Dukungan penuh dari berbagai pihak menjadi energi positif bagi kami untuk mengemban amanah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dengan dukungan itu, Sulawesi Selatan siap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Aryanto.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dinilai memiliki peran strategis dalam menyediakan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.
“Kami membutuhkan pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha, dan pelaku ekonomi secara lebih lengkap agar kebijakan pembangunan dapat disusun dengan lebih tepat sasaran,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan data statistik resmi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
“Saya mengajak seluruh kepala daerah menjadikan data BPS sebagai kompas pembangunan karena data BPS merupakan data resmi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 direncanakan berlangsung secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaannya, BPS mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif serta membantu menyebarluaskan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026.
Sebagai simbol dimulainya rangkaian pelaksanaan SE2026 di Sulawesi Selatan, Kepala BPS RI bersama Gubernur Sulawesi Selatan melakukan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang ditandai dengan pembentangan layar miniatur kapal Phinisi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemasangan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus sebagai simbol kesiapan petugas statistik dalam melaksanakan pendataan secara profesional, objektif, dan berintegritas.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Kegiatan pencanangan ini turut dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama BPS RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah, kepala BPS kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, perwakilan asosiasi usaha, akademisi, serta insan media.
