KabarMakasar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan memperbaiki sebanyak 142 rumah tidak layak huni (RTLH) dan rumah warga terdampak bencana pada tahun 2026 ini. Program tersebut tersebar di 16 kabupaten dengan dukungan anggaran APBD sekitar Rp3,1 miliar.
Perbaikan rumah tersebut terdiri atas program rehabilitasi RTLH di kawasan kumuh serta bantuan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pengerjaan fisik direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan ini.
Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel, Syamsul S, mengatakan total rumah yang menjadi sasaran program tahun ini mencapai 142 unit. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara program rehabilitasi RTLH dan bantuan rumah terdampak bencana.
Untuk rogram rehabilitasi RTLH tersebar di sejumlah daerah yang masuk dalam kawasan kumuh sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Penanganan tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Daerah yang dimaksud meliputi Kabupaten Barru, Pangkep, Luwu, Gowa, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Soppeng, Sidrap, Enrekang dan Pinrang.
“Untuk tahun ini, rencananya itu rehab ada 12 kabupaten semua. Ada 11 kabupaten untuk rehab dengan jumlah 110 unit dan satu kabupaten yang bangun baru dengan jumlah 5 unit. Jadi totalnya 115 untuk rehab,” beber Syamsul, Jumat (5/6)
Ia menjelaskan, untuk kategori rumah terdampak bencana, bantuan akan diberikan kepada warga di Kabupaten Luwu Utara, Tana Toraja, dan Toraja Utara. Ketiga daerah tersebut menjadi lokasi prioritas berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pemerintah.
“Sementara untuk bencana itu 3 kabupaten. Luwu Utara 11 unit, Toraja Utara 1 unit, dan Toraja Utara 5 unit. Jadi totalnya 142 semua untuk rehab dan kebencanaan,” jelasnya
Menurut Syamsul, bentuk rehabilitasi yang dilakukan tidak selalu berupa pembangunan ulang rumah secara menyeluruh. Jenis pekerjaan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditemukan saat survei lapangan.
Ia mengatakan tim teknis telah melakukan pendataan dan identifikasi kebutuhan perbaikan pada setiap rumah calon penerima bantuan. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki.
“Teman-teman kan sudah melakukan survei didampingi tim konsultan untuk melakukan identifikasi bersama yang punya rumah bagian apa saja mau diganti, apakah atap, lantai atau dinding. Tergantung tingkat kerusakannya. Itu juga berdasarkan komunikasi dengan para saudara kita yang akan dilakukan perbaikan rumahnya,” kata Syamsul.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sulsel menggandeng unsur TNI untuk membantu proses pembangunan dan rehabilitasi rumah warga. Skema ini dipilih untuk mempercepat pekerjaan sekaligus memastikan kualitas bangunan sesuai standar yang ditetapkan.
“Pembangunannya kita kerja samakan dengan pihak TNI, pembangunan mulai rencananya bulan ini,” ujarnya.
Selain memperbaiki rumah, pemerintah juga akan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan penanganan kawasan permukiman secara lebih luas. Langkah tersebut dilakukan karena persoalan kawasan kumuh tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan rumah.
“Karena kawasan kumuh itukan ada 7 kriterianya. Salah satunya rumah tidak layak huni, termasuk juga sistem sanitasi, air bersih, jambannya,” jelas Syamsul.
