KabarMakassar.com — Aliansi Pemuda Masyarakat dan Mahasiswa Lintas Laikang (APPAMALLA) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Takalar yang berlokasi di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Sulawesi Selatan pada Rabu (3/6).
Massa aksi membakar sejumlah ban bekas sambil berorasi menyampaikan penolakan keras Proyek Laikang.
Dalam orasinya, massa aksi menuntut kehadiran pejabat yang berwenang, khususnya Bupati Takalar Firdaus Manye , untuk menemui mereka secara langsung. Hal ini dikarenakan aksi yang telah berjalan berjilid-jilid ini tak kunjung mendapat tanggapan resmi terkait aspirasi persetujuan proyek pelabuhan dan kawasan industri di Kecamatan Laikang.
Suasana di lapangan semakin panas di tengah teriknya cuaca. Aksi saling baku dorong sempat terjadi saat pendemo mencoba menembus blokade barisan Satpol PP.
Jendral Lapangan Aksi, Nasrum menyatakan rasa geramnya karena kepala daerah tidak berada di tempat untuk menemui massa aksi yang datang menyampaikan aspirasi masyarakat.
Setelah dari kantor bupati, massa kemudian bergeser menuju Kantor DPRD Takalar. Namun, Ketua DPRD Takalar, Rijal juga dilaporkan sedang tidak berada di tempat.
“Hari ini adalah aksi jilid ke-5 dari masyarakat Laikang dan mahasiswa di Kantor Bupati, Kantor DPRD, serta kantor desa. Dari jilid satu hingga lima, kami menolak keras adanya proyek industri dan pelabuhan yang dibangun oleh sekelompok pengusaha yang semena-mena meracuni laut para nelayan maupun petani di Laikang,” tegas Nasrum.
Massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten Takalar untuk secara konsisten menjalankan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2024, khususnya terkait penetapan lokasi pelabuhan regional di Galesong dan menolak pembangunan kawasan industri di Desa Laikang yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan hajat hidup masyarakat lokal.
Selain itu, massa aksi secara tegas menolak pembangunan pelabuhan di Desa Laikang karena dinilai tidak mengantongi persetujuan dari masyarakat secara menyeluruh dan berpotensi merusak lingkungan pesisir, ekosistem laut, serta memicu abrasi parah di wilayah tersebut.
Dalam aksi ini, massa juga membawa seunit keranda mayat yang dibalut kain putih sebagai bentuk teatrikal dan kritik tajam terhadap pemerintah.
“Salah satunya kami membawa keranda kain berwarna putih ini sebagai simbol bahwa keadilan harus ditegakkan, karena saat ini rasa keadilan itu seolah-olah telah mati dan redup,” pungkas Nasrum.
Ia juga menyayangkan jika respon penegak hukum hanya tajam ketika menindak kerusakan fasilitas akibat riuhnya intimidasi, seperti robohnya pagar kantor bupati yang berakhir pada pelaporan warga ke pihak kepolisian. Menurutnya, esensi substansi keadilan pertanahan dan lingkungan hidup warga jauh lebih mahal untuk penyelamatan.
