KabarMakassar.com — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan disambut positif DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa.
Partai berlambang mercy itu mengaku telah menyiapkan kader perempuan yang kompetitif dan siap bertarung pada kontestasi politik mendatang.
Ketua DPC Partai Demokrat Gowa, Rismawati Kadir Nyampa, mengatakan putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat posisi perempuan dalam panggung politik nasional maupun daerah.
Menurutnya, ketentuan kuota perempuan tidak seharusnya dipandang sebagai beban administratif bagi partai politik, melainkan kesempatan untuk menghadirkan lebih banyak pemimpin perempuan yang berkualitas.
“Aturan 30 persen keterwakilan perempuan bukan beban. Ini adalah peluang besar untuk membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama dalam memimpin serta mengambil keputusan politik,” ujar Rismawati, Jumat (29/05).
Putusan MK tersebut juga memuat sanksi tegas berupa diskualifikasi atau pencoretan kepesertaan partai politik pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi ketentuan kuota perempuan.
Menyikapi hal itu, Demokrat Gowa memastikan seluruh struktur partai di setiap dapil telah memenuhi bahkan melampaui ambang batas minimal keterwakilan perempuan yang dipersyaratkan.
“Alhamdulillah, Demokrat Gowa sudah siap. Kader perempuan kami sudah melampaui batas minimal yang ditetapkan konstitusi sehingga tidak ada persoalan terkait pemenuhan kuota,” katanya.
Rismawati menilai sanksi yang ditetapkan MK justru menjadi dorongan positif bagi partai politik untuk lebih serius melakukan kaderisasi perempuan, bukan sekadar mencari calon sebagai pelengkap administrasi pencalonan.
Sebagai tindak lanjut, Demokrat Gowa terus memperkuat kapasitas kader perempuan melalui pendidikan politik, pembekalan regulasi kepemiluan, serta strategi pemenangan agar mampu bersaing secara sehat dan profesional di lapangan.
“Kami ingin caleg perempuan Demokrat hadir bukan hanya untuk memenuhi kuota, tetapi benar-benar kompetitif dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat ketika terpilih nanti,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting untuk menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, hingga kesejahteraan keluarga.
Rismawati juga mengajak perempuan di Kabupaten Gowa untuk tidak ragu terjun ke dunia politik dan mengambil peran dalam proses pembangunan daerah.
“Perempuan harus menjadi bagian dari pengambil keputusan. Politik adalah ruang pengabdian yang bisa digunakan untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” tukasnya.
