KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat tingkat kemantapan jalan provinsi mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Tahun ini, persentasenya berada di kisaran 67 hingga 68 persen dari total panjang ruas jalan provinsi yang mencapai 2.014 kilometer.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel Andi Ihsan mengatakan penurunan tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Kondisi itu menjadi alasan utama percepatan penanganan jalan melalui skema Multi Years Project (MYP).
“Dari tiga tahun kemarin itu memang kualitas kemantapan jalannya kita ada penurunan. Mulai dari 75, kemudian terakhir 71, dan untuk tahun ini sekitar 67-68 lah. 67-68 persen dari kemantapan jalan ruas provinsi, di mana jalan ruas provinsinya itu kan 2.014 kilo, sesuai dengan SK Gubernur tahun 2022 kemarin,” ungkap Andi Ihsan, Jumat (29/05).
Menurut Ihsan, penurunan kemantapan jalan dipengaruhi panjangnya ruas yang harus ditangani dibandingkan kemampuan anggaran daerah yang terbatas. Karena itu, pemerintah memilih memfokuskan intervensi pada titik-titik prioritas yang berdampak langsung pada konektivitas dan aktivitas masyarakat.
Ia menyebut Gubernur Sulsel menjadikan pembenahan jalan sebagai salah satu program prioritas daerah. Lewat MYP, pemerintah menargetkan penanganan sekitar 1.000 kilometer ruas provinsi secara bertahap.
“Ini menjadi tantangan buat kita, makanya lewat program ini, Pak Gubernur ingin meningkatkan kualitas kemantapan jalan tersebut dengan penanganan kurang lebih 1.000 km ruas jalan,” sebutnya.
Program tersebut diharapkan memberi dampak signifikan terhadap kualitas jalan di berbagai wilayah. Selain itu, pelaksanaannya juga ditargetkan mendorong efektivitas pengadaan barang dan jasa di sektor infrastruktur.
“Mudah-mudahan dengan 1.000 km ruas provinsi ini bisa menghasilkan kemantapan jalan yang kita harapkan. Kemudian pengadaan barang dan jasa itu bisa jadi optimal karena pasti berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat Sulsel,” jelas Andi Ihsan.
DBMBK Sulsel menargetkan tingkat kemantapan jalan bisa naik secara bertahap hingga berada di atas 80 persen. Target itu dipasang seiring mulai berjalannya seluruh paket MYP yang saat ini sedang dikerjakan di sejumlah daerah.
“Dengan hadirnya MYP ini, target jalan untuk kemantapan ruas provinsi itu yang kita targetkan insya Allah mudah-mudahan di atas 80,” tuturnya
Meski demikian, Ihsan mengakui peningkatan kemantapan jalan di atas 90 persen masih menjadi pekerjaan besar. Salah satu kendala utama adalah kebutuhan anggaran yang jauh lebih besar dibanding kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Sebenarnya sih kalau kita membenahi secara 90 ke atas itu kan ini kembali ke masalah anggaran lagi karena Rp2,5 triliun untuk pembenahan jalan itu karena mengingat APBD-nya kita, kemampuan keuangan daerah itu terbatas,” katanya.
Di tengah keterbatasan itu, Pemprov Sulsel tetap mendorong pembenahan jalan sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan dinilai menjadi salah satu penopang utama distribusi barang dan mobilitas warga.
Ihsan menambahkan akses jalan yang lebih baik akan mempermudah masyarakat membawa hasil produksi ke pasar. Efisiensi waktu tempuh dan biaya transportasi juga diyakini berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan warga.
“Dulu waktu jalan rusak itu mungkin bisa 2 sampai 5 jam (waktu tempuh). Dengan bagusnya jalan, ya mungkin bisa maksimal 2 jam, dan itu sangat menolong dalam artian, pasti BBM-nya kan lebih irit,” pungkasnya.
