KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Luwu mulai memperketat pengawasan tata niaga hasil panen petani di tengah upaya mendorong peningkatan produksi pertanian melalui program Indeks Pertanaman (IP) 300 atau pola tanam tiga kali setahun. Langkah tersebut diambil menyusul adanya keluhan petani terkait dugaan kecurangan timbangan hasil panen yang dinilai merugikan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Bupati Luwu, Patahudding, saat menghadiri Tudang Sipulung Tingkat Kabupaten Luwu di Lapangan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kamis (21/5). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan launching pupuk subsidi bidang perikanan dan pelepasan petugas pengawas hewan kurban Iduladha 1447 Hijriah.
Dalam forum dialog bersama petani, penyuluh, KTNA, dan nelayan itu, persoalan tata niaga hasil pertanian menjadi salah satu isu yang disorot. Ketua KTNA Kabupaten Luwu, Dahsyan Lubis, menyampaikan adanya dugaan praktik kecurangan dalam proses penimbangan hasil panen.
Menanggapi hal tersebut, Patahudding menegaskan pemerintah daerah akan menurunkan petugas pengawas untuk memastikan transaksi hasil pertanian berlangsung adil dan transparan. Pengawasan tersebut dinilai penting agar petani tidak mengalami kerugian saat menjual hasil panen mereka.
“Terkait timbangan, insyaallah kami akan turun melakukan pengawasan agar petani tidak dirugikan,” kata Patahudding.
Selain pengawasan tata niaga, Pemerintah Kabupaten Luwu juga terus mendorong penerapan program IP300 sebagai strategi peningkatan produksi pertanian. Program tersebut memungkinkan petani melakukan pola tanam hingga tiga kali dalam setahun melalui optimalisasi lahan pertanian.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, Islamuddin, mengatakan sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Luwu. Karena itu, pemerintah terus memperkuat dukungan bagi petani di tengah ancaman perubahan cuaca dan potensi kekeringan.
“Program IP300 ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Kita berharap pola tanam ini dapat berjalan maksimal meski menghadapi tantangan perubahan cuaca,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga memastikan seluruh bantuan sektor pertanian disalurkan tanpa pungutan biaya. Patahudding meminta masyarakat segera melapor jika menemukan praktik pungutan dalam penyaluran bantuan pertanian maupun perkebunan.
“Bantuan pemerintah tidak ada bayar-bayar. Kalau ada yang meminta uang terkait bantuan pertanian, silakan laporkan,” tegasnya.
Pemkab Luwu saat ini terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), alat pasca panen, pupuk subsidi, hingga pengembangan komoditas perkebunan seperti kakao, pala, dan kopi arabika. Pemerintah berharap produktivitas pertanian terus meningkat untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
Pada kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga meluncurkan pupuk subsidi bidang perikanan untuk mendukung produktivitas tambak masyarakat. Selain itu, petugas pengawas hewan kurban turut dilepas guna memastikan kesehatan dan kelayakan hewan menjelang Iduladha 2026.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, jajaran OPD terkait, camat se-Kabupaten Luwu, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani dan nelayan. Pemerintah daerah berharap kolaborasi seluruh pihak dapat memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan di Kabupaten Luwu.
