KabarMakassar.com — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengelar Paripurna membahas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah diwarnai kritik dari Fraksi PKS.
Agenda Paripurna tersebut digelar di gedung sementara DPRD Sulsel Kantor Dinas Bina Marga jalan Andi Pangerang Pettarani, Kamis (30/04).
Sorotan utama mengarah pada ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Selatan dalam agenda sebelumnya serta mandeknya realisasi aspirasi masyarakat hasil reses.
Sekretaris Fraksi PKS, Nur Hasbiah Main, menegaskan bahwa kehadiran kepala daerah dalam forum paripurna bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif.
“Kehadiran gubernur dalam sidang paripurna, khususnya saat penyampaian hasil reses, adalah bentuk sinergi yang harus dijaga,” ujarnya dalama keterangan, Jumat (01/05).
Ia menilai absennya gubernur dalam agenda strategis tersebut mencerminkan lemahnya perhatian terhadap hasil kerja legislasi, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti lambannya tindak lanjut terhadap hasil reses anggota DPRD yang hingga kini dinilai belum banyak terealisasi.
“Reses adalah amanah undang-undang dan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Tapi kenyataannya, masih banyak hasil reses yang belum terealisasi,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan melalui mekanisme resmi.
Fraksi PKS pun mendesak agar seluruh hasil reses, termasuk dari tujuh anggota fraksi tersebut, dapat segera diakomodasi dalam program pembangunan daerah tahun anggaran 2026.
“Kami berharap aspirasi masyarakat yang telah dihimpun tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan secara nyata,” lanjut Nur Hasbiah.
Ia menekankan, realisasi aspirasi masyarakat merupakan kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif.
“Kalau tidak direalisasikan, kepercayaan masyarakat bisa menurun. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” tukasnya.
