KabarMakassar.com — Potensi Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor alat berat di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi disorot tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.
Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Andi Syaifuddin Patahuddin menilai sistem pengawasan yang lemah membuat penerimaan pajak dari sektor ini belum tergarap maksimal, terutama di industri pertambangan.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada terbatasnya kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mengontrol perizinan.
“Pemerintah pusat sebenarnya sudah memberi ruang bagi daerah untuk menarik pajak alat berat. Tapi di lapangan belum berjalan maksimal karena PTSP tidak punya kewenangan kuat untuk mengevaluasi izin,” ujarnya, Rabu (08/04).
Ia mengungkapkan, praktik di lapangan memperumit pengawasan. Banyak perusahaan tambang menggunakan alat berat sewaan, bahkan didatangkan dari luar daerah, sehingga sulit dilacak kewajiban pajaknya.
“Banyak alat berat itu hanya disewa, bahkan dari luar daerah. Ketika diperiksa, mereka berdalih bukan milik sendiri, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipastikan,” jelasnya.
Kondisi tersebut dinilai membuka celah besar kebocoran PAD. Padahal, sektor alat berat memiliki potensi signifikan untuk mendongkrak pendapatan daerah jika dikelola secara optimal.
Untuk menutup celah tersebut, legislator Sulsel itu mendorong penguatan peran PTSP, khususnya dalam proses verifikasi dan evaluasi sebelum izin diterbitkan.
“Harus ada mekanisme tegas. Setiap pengajuan izin wajib melampirkan bukti lunas pajak alat berat. Ini penting agar kepatuhan bisa dipastikan sejak awal,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa pembenahan sistem perizinan dan pengawasan, potensi pajak dari sektor alat berat akan terus bocor.
“Perlu reformasi kebijakan agar pengelolaan pajak lebih transparan dan berdampak langsung pada peningkatan PAD Sulsel,” tukasnya.
