KabarMakassar.com — Gubernur Maluku Utara (Malut) sekaligus Pengusaha yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sherly Tjoanda Laos, mengungkapkan paradoks pertumbuhan ekonomi Malut yang melesat hingga 34 persen secara year on year, tertinggi di Indonesia, namun belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Lonjakan ekonomi tersebut ditopang kuat oleh hilirisasi nikel, di mana Maluku Utara menyumbang sekitar 40–50 persen produksi nikel nasional atau sekitar 20 persen dari kebutuhan dunia. Namun, menurut Sherly, pertumbuhan itu belum inklusif karena sektor dasar masyarakat belum berkembang optimal.
“Ekonominya memang tinggi, tapi tidak inklusif, tidak ada pemerataan,” tegasnya saat menjadi narasumber dalam agenda Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI, di Hotel Claro jalan Pettarani Kota Makassar, Kamis (26/03).
Ia menyoroti lemahnya sektor sumber daya manusia serta ketergantungan tinggi pada pasokan luar daerah. Hingga kini, sekitar 80 persen kebutuhan Maluku Utara masih didatangkan dari luar, terutama dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Kondisi tersebut diperparah oleh infrastruktur yang belum memadai, sehingga biaya logistik menjadi mahal dan berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok di daerah.
“Semua masih diambil dari luar. Ini yang membuat pertumbuhan tidak dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Sherly menegaskan, ketimpangan ini menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah, agar pertumbuhan ekonomi berbasis industri bisa diimbangi dengan penguatan sektor pangan dan produksi lokal.
“Kalau ini tidak dibenahi, maka pertumbuhan tinggi hanya akan dinikmati sebagian kecil, bukan seluruh masyarakat Maluku Utara,” tukasnya.
