KabarMakassar.com — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menekankan pentingnya percepatan realisasi APBD 2025 saat melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah di Balaikota Makassar, Selasa (24/02).
Didampingi Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli.
Kunjungan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu menyoroti tantangan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah.
Fatoni menyampaikan bahwa tekanan fiskal dan penurunan di sejumlah sektor menuntut daerah bekerja lebih efektif, terutama dalam mengelola pendapatan dan belanja.
“Pengelolaan anggaran itu sangat penting, baik mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat ini kondisi fiskal kita sedang banyak yang turun, maka optimalisasi pengelolaan keuangan perlu kita maksimalkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, lambatnya realisasi belanja dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, percepatan penyerapan anggaran 2025 harus menjadi perhatian serius agar belanja pemerintah benar-benar memberi efek pada kesejahteraan masyarakat.
Fatoni memaparkan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam tujuh aspek utama. Materi tersebut mencakup kewenangan pengelolaan keuangan, struktur APBD, mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran, hingga pelaksanaan Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait efisiensi.
Selain membahas teknis anggaran, ia juga mengurai penyebab lambatnya realisasi belanja serta strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, termasuk arah postur APBN 2026 dan program prioritas nasional, disebut menjadi kunci agar kebijakan fiskal berjalan searah.
“Percepatan serapan anggaran bukan sekadar soal administrasi. Ini soal bagaimana anggaran bisa bergerak cepat dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tukasnya.
