KabarMakassar.com -– Pemerintah Kabupaten Jeneponto menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Komitmen tersebut ditunjukkan saat Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Jeneponto, Maskur, S.Ag, M.H., CGCAE, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kegiatan strategis yang dilakukan di UNHAS Hotel & Convention, Makassar, pada Selasa kemarin (11/11) ini bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan.
Acara bertajuk “Pemetaan Bentuk Penyimpangan dan Upaya Perbaikan dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Integritas Penyelenggara Negara di Tingkat Daerah.” ini sekaligus juga mencerminkan keseriusan Pemkab Jeneponto dalam mengukur dan memperbaiki tingkat integritas birokrasi mereka.
Di samping itu pula, forum ini menjadi wadah krusial bagi Pemda se-Sulsel untuk, memetakan risiko korupsi di lingkungan instansi pemerintah kabupaten untuk menggali masukan kualitatif mengenai isu integritas dan praktik antikorupsi.
Selain itu, kegiatan juga mendorong perbaikan sistem pelayanan publik agar lebih transparan dan akuntabel, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret sebagai dasar rencana aksi pencegahan korupsi.
Pj. Sekda Maskur dalam partisipasinya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi.
“Kehadiran kami dalam FGD SPI KPK ini adalah wujud nyata komitmen Pemkab Jeneponto untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi. Kami siap menerima masukan dan menggunakan hasil survei ini untuk memperkuat budaya antikorupsi di seluruh lini birokrasi,” ujar Pj. Sekda Maskur.
Pemerintah daerah berharap kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan benar-benar berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, sejalan dengan semangat Jeneponto Bahagia.
