KabarMakassar.com — Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto mencatat capaian bersejarah.
Sebanyak 50,5 juta warga Indonesia telah mengikuti pemeriksaan kesehatan massal di seluruh daerah sejak dimulai pada 10 Februari hingga 4 November 2025.
Capaian luar biasa ini tidak hanya menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dini, tetapi juga mengungkap tantangan besar di bidang kesehatan publik. Berdasarkan data akhir Oktober 2025, 96 persen warga dewasa tercatat kurang aktivitas fisik, menjadi indikator kuat bahwa gaya hidup tidak aktif masih mendominasi di tengah masyarakat produktif.
Selain itu, ditemukan pula prevalensi karies gigi (41,9%), obesitas sentral (32,9%), serta overweight dan obesitas (24,4%). Temuan ini mengonfirmasi bahwa penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas masih menjadi ancaman utama bagi kesehatan nasional.
Dari 53,6 juta pendaftar, sebanyak 50,5 juta peserta tercatat telah menjalani pemeriksaan CKG. Dari jumlah tersebut, 34,3 juta peserta mengikuti program CKG umum, sementara 16,2 juta lainnya berasal dari program CKG sekolah.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut pencapaian ini sebagai ‘tonggak penting bagi upaya kesehatan nasional’, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar angka, tetapi momentum untuk memperkuat kebijakan promotif dan preventif.
“Pencapaian lebih dari 50,5 juta peserta merupakan tonggak penting bagi upaya kesehatan nasional. Namun data CKG juga memberi peringatan serius bahwa aktivitas fisik dan pola hidup sehat harus semakin menjadi prioritas bersama,” ujar Menkes Budi di Jakarta, Rabu (05/11).
Menurutnya, program CKG bukan hanya sekadar pemeriksaan massal, melainkan instrumen strategis deteksi dini dan tatalaksana penyakit.
“Semakin dini penyakit terdeteksi dan ditangani, maka peluang sembuh menjadi lebih besar, sekaligus mencegah penyakit katastropik dan kecacatan bahkan kematian,” jelas Budi.
Program CKG juga berhasil memetakan kondisi kesehatan lintas kelompok usia. Pada bayi baru lahir, ditemukan risiko kelainan saluran empedu (18,6%), berat badan lahir rendah (6,1%), dan penyakit jantung bawaan kritis (5,5%).
Di kelompok balita dan anak prasekolah, masalah gigi tidak sehat (31,5%), stunting (5,3%), dan wasting (3,8%) masih menjadi tantangan. Sementara di kalangan remaja dan pelajar, ditemukan bahwa 60,1 persen kurang aktivitas fisik, 50,3 persen mengalami karies gigi, dan 27,2 persen menderita anemia.
“Temuan ini menunjukkan bahwa pola hidup tidak aktif sudah terbentuk sejak usia muda,” kata Budi.
Adapun pada kelompok lansia, data mencatat 96,7 persen tergolong kurang aktivitas fisik dan 37,7 persen mengalami hipertensi.
Menkes menegaskan, hasil CKG tidak akan berhenti pada tahap pendataan, tetapi menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan kesehatan berbasis data. Kementerian Kesehatan akan menggunakannya untuk memperluas program promosi gaya hidup sehat, aktivitas fisik teratur, dan pola makan seimbang.
“Kita ingin masyarakat bukan hanya sembuh dari penyakit, tapi juga mampu menjaga kesehatannya secara berkelanjutan,” tegasnya.
Budi menambahkan bahwa keberhasilan CKG merupakan hasil kerja sama antara tenaga medis, tenaga kesehatan, puskesmas, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh petugas kesehatan dan pemerintah daerah. Tanpa mereka, mustahil program sebesar ini bisa berjalan sukses dan berdampak luas,” ujarnya.
Program Cek Kesehatan Gratis menjadi bagian penting dari reformasi kesehatan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan skala partisipasi mencapai puluhan juta warga, program ini menjadi sistem pemetaan kesehatan terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Melalui data CKG, Kementerian Kesehatan kini memiliki landasan kuat untuk mempercepat transformasi layanan kesehatan berbasis deteksi dini, pencegahan, dan intervensi masyarakat.
“Program ini bukan hanya tentang jumlah peserta, tapi bagaimana hasilnya kita gunakan untuk memperkuat kebijakan, layanan kesehatan, dan intervensi publik yang lebih tepat sasaran,” pungkas Budi Gunadi Sadikin.
