KabarMakassar.com — Kementerian Sosial (Kemensos) telah merampungkan proses pemutakhiran data penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa proses pemutakhiran ini dilakukan secara nasional oleh petugas kabupaten/kota, pendamping daerah, Dinas Sosial, dan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Berdasarkan data yang sudah kami terima sebelumnya dari BPS, dalam waktu seminggu lebih, kita telah memperoleh data balikan atau data yang merupakan hasil dari pemutakhiran oleh daerah,” kata Gus Ipul dalam keterangannya.
Dari total 18,7 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang harus diverifikasi, 13,7 juta telah dilakukan verifikasi, dan sebanyak 10,2 juta dinyatakan layak menerima bantuan sosial. Sementara itu, 3,5 juta KPM lainnya dinyatakan tidak layak.
“Data ini kemudian nanti akan kita serahkan ke BPS untuk dilakukan perangkingan (penentuan desil). Kemudian juga tentu diverifikasi dan divalidasi ulang. Setelah nanti selesai dari BPS, maka kita akan jadikan perdoman untuk melakukan penyaluran,” terangnya.
Selain itu, Gus Ipul menjelaskan terdapat lebih dari 16 juta KPM reguler yang telah rutin menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako. Sementara 18,7 juta KPM baru menjadi penerima BLTS dalam skema perluasan jangkauan.
“18 juta lebih itu adalah KPM baru yang menerima BLTS. Bedanya apa? Kalau yang reguler tentu sifatnya penebalan, kalau yang 18 juta itu sifatnya adalah memperluas jangkauan, menambah jumlah penerima manfaat,” tambahnya.
Penyaluran bantuan pada triwulan IV tahun ini telah menjangkau 14 juta KPM reguler, dan akan segera diperluas ke 14 juta KPM baru melalui dua jalur, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
“Khusus lewat PT Pos akan kita mulai di akhir minggu ini atau mulai minggu depan. Sekarang sudah konsolidasi data sekitar 700 ribu lebih,” katanya.
Kemensos menargetkan penyaluran BLTS kepada 35,04 juta KPM di desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mulai disalurkan sejak 17 Oktober 2025.
