KabarMakassar.com — Anggota DPRD Kota Makassar, Kasrudi, menyoroti serius persoalan drainase yang menjadi keluhan utama warga di sejumlah wilayah, terutama menjelang musim hujan tahun 2025.
Menurut legislator Partai Gerindra itu, hampir di seluruh kawasan Kota Makassar masih ditemukan saluran air yang tidak berfungsi optimal akibat sedimentasi dan tersumbatnya aliran oleh tumpukan sampah serta material bangunan. Kondisi ini dikhawatirkan memicu banjir dan genangan jika tak segera ditangani.
“Menjelang musim hujan, masyarakat banyak meminta agar pemerintah kota segera melakukan pengerukan dan perbaikan drainase. Itu aspirasi yang paling banyak disampaikan ke kami,” ujar Kasrudi, Senin (20/10).
Ia menilai lambatnya penanganan masalah drainase selama ini salah satunya disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan pihak kecamatan. Padahal, menurutnya, pembagian tanggung jawab teknis seharusnya dapat dipastikan sejak awal agar tidak terjadi saling lempar tugas.
“Kadang masalahnya di situ. Ada drainase kecil tapi dianggap wilayah PU, padahal harusnya kecamatan. Ini yang sering saya ingatkan, supaya diukur dulu dan ditetapkan jelas siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Kasrudi menambahkan, banyak saluran air di kawasan padat permukiman telah mengalami penyempitan akibat pembangunan rumah dan penimbunan tanpa izin. Karena itu, ia mendesak Pemkot Makassar memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembangunan yang berpotensi mengganggu sistem drainase kota.
“Jangan dibiarkan sampai menutup aliran air. Kalau perlu dilakukan normalisasi total di titik-titik kritis,” ujarnya.
Selain drainase, Kasrudi juga menyoroti kondisi jalan lingkungan yang rusak parah di beberapa wilayah Panakkukang dan Manggala. Ia menyebut infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase seharusnya menjadi prioritas dalam APBD Pokok 2026.
“Ini kebutuhan mendesak masyarakat. Kami akan terus kawal agar anggarannya benar-benar dialokasikan untuk pekerjaan lapangan, bukan hanya perencanaan,” tutupnya.
