KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau biasa disapa Appi, menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Se-Sulawesi yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10).
Rakor ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mewakili Gubernur, para Sekda provinsi, bupati dan wakil bupati dari seluruh Sulawesi.
Appi menyampaikan sejumlah tantangan dan dan harapan Pemerintah Kota Makassar yang kemudian menjadi catatan penting pihak Mendagri.
Ia menyebut, tantangan internal terkait rotasi dan penempatan aparatur. Menurutnya, perubahan target pembangunan membutuhkan orang-orang yang benar-benar cakap dan capable, namun kewenangan kepala daerah dalam penataan jabatan kadang masih terbatas.
Selain itu, ia menekankan perlunya sinkronisasi perizinan lintas pihak. Meski pemerintah kota berupaya memberikan kemudahan, kata Munafri, masih ada regulasi yang berada di luar kewenangan daerah.
“Mnyangkut masalah perizinan dan sebagainya, ini masih tidak totally ada di kita. Kalau ada pihak lain yang tidak searah, tentu investasi yang kita harapkan bisa terhambat. Karena itu, mekanisme perizinan perlu diformulasikan ulang agar lebih sederhana,” jelasnya.
Appi juga mengusulkan agar Kemendagri membentuk task force khusus untuk menjembatani komunikasi daerah dengan kementerian teknis.
Menurutnya, selama ini akses langsung ke tingkat menteri sulit dilakukan karena jumlah kepala daerah yang banyak.
“Kadang kalau hanya sampai ke dirjen, keputusan strategis tidak bisa kita bawa pulang. Karena itu, perlu ada penghubung resmi yang bisa mempercepat respons kementerian,” tutupnya.
