KabarMakassar.com – Rencana rehabilitasi dermaga di Kota Makassar kembali terganjal. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sejatinya telah menyiapkan anggaran Rp30 miliar tahun ini untuk perbaikan Dermaga Kayu Bangkoa.
Namun, pembenahan batal direalisasikan lantaran terbentur regulasi dan kewenangan pembangunan di atas laut.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muh Rheza, mengatakan pemkot tidak bisa bergerak sendiri karena kewenangan pembangunan dermaga laut ada di pemerintah provinsi dan kementerian.
“Untuk pembangunan dermaga di beberapa pulau besar itu kita terkendala regulasi, karena ada kewenangan Kementerian Perikanan dan Kelautan di situ,” jelasnya, Senin (15/09).
Rheza menuturkan, Pemkot Makassar sudah mencari jalan keluar dengan melaporkan persoalan ini ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
Proposal yang diajukan berfokus pada pembangunan dermaga di tiga pulau, yakni Pulau Kodingareng, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi.
“Kota Makassar insyaallah akan diberikan bantuan pembangunan dermaga, kami usulkan. Jadi tahun depan insyaallah bisa jalan,” ungkapnya.
Meski begitu, ia belum bisa memastikan berapa besar alokasi dana maupun spesifikasi teknis pembangunan dermaga tersebut. Pemkot hanya diwajibkan menyiapkan dokumen administratif, termasuk alas hak dan legalitas tanah.
Menurut Rheza, akar masalah lambannya pembenahan dermaga di kepulauan Makassar adalah tumpang tindih kewenangan antara kota, provinsi, dan pusat.
“Itu tidak ketemu, kota apa, provinsi apa, pusat apa. Dan alhamdulillah ini sudah ada solusi,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga menegaskan bahwa persoalan kewenangan memang cukup kompleks.
Ia berharap permohonan bantuan ke pusat bisa segera membuka jalan agar proyek ini tidak lagi tersendat.
“Kan wilayahnya kita di darat, nanti kita akan mencoba mencari akses bagaimana ada supporting dari Pemerintah Pusat untuk bisa membangunkan kita dermaga, supaya akses ke pulau ini lebih mantap,” tutur Appi.
Appi menambahkan, dermaga adalah infrastruktur vital yang tak bisa ditunda. Mobilitas masyarakat kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut, sehingga setiap keterlambatan pembangunan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka.
“Maka kita menyambut dengan baik kalau ada anggaran yang bisa masuk. Tapi kita juga berusaha mencarikan supaya ini bisa dibangun secepatnya,” tandasnya.
