KabarMakassar.com — Perombakan pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Pasalnya, setidaknya 9 jabatan strategis di Pemkot Makassar di isi oleh Pelaksana tugas (Plt).
Merespon hal tersebut, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Andi Pahlevi, menegaskan perlunya Wali Kota Munafri Arifuddin segera menetapkan pejabat definitif untuk posisi-posisi strategis yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
“Pelantikan kemarin kita hargai, itu adalah hak prerogatif wali kota. Tapi kita juga harus jujur melihat bahwa masih banyak jabatan penting yang kosong dan masih dijabat Plt,” ujar Pahlevi, Jumat (20/6).
Ia menilai, status Plt dalam struktur pemerintahan berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan dan serapan anggaran, terutama ketika Pemkot memasuki pertengahan tahun anggaran.
Menurutnya, pejabat definitif dibutuhkan untuk memperkuat stabilitas birokrasi dan memastikan seluruh program berjalan optimal.
“Komisi A mendorong agar jabatan-jabatan kosong ini segera diisi. Ini bukan hanya soal administratif, tapi menyangkut kinerja pemerintahan secara keseluruhan,” tegas legislator Fraksi Gerindra tersebut.
Selain mendesak pengisian jabatan, Komisi A juga berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat-pejabat yang baru saja dilantik.
Andi Pahlevi menyebut, pengawasan akan difokuskan pada performa, efektivitas kebijakan, dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
“Harus dimonitor dan dievaluasi. Jangan sampai hanya terjadi rotasi nama, tapi substansinya tetap sama. Kita ingin ada perubahan nyata,” katanya.
Senada dengan itu, anggota Komisi A, Idris, menyatakan keprihatinan atas belum adanya kepastian terhadap sejumlah jabatan strategis di pemerintahan kota.
Ia menyoroti lemahnya kewenangan seorang Plt dalam mengambil keputusan penting, yang menurutnya bisa berujung pada stagnasi kebijakan publik.
“Plt itu tidak punya posisi kuat untuk ambil keputusan strategis. Kalau terus dibiarkan, masyarakat yang akan dirugikan karena proses administrasi dan pelayanan jadi terhambat,” ujar Idris.
Ia juga mengingatkan agar pemilihan pejabat tidak sekadar didasarkan pada kedekatan personal atau pertimbangan politis, melainkan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan pengalaman kerja.
Idris menambahkan, DPRD tetap membuka ruang kerja sama dengan jajaran Pemkot, namun akan menjalankan fungsi pengawasan secara kritis demi kepentingan publik.
“DPRD siap bersinergi, tapi kita juga akan tetap kritis. Kita ingin pemerintahan ini bekerja lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.
Ketidakpastian pengisian jabatan definitif ini dinilai DPRD berpotensi memperlambat pencapaian target pembangunan, terutama di tengah berbagai tantangan kota seperti penanganan banjir, penguatan pelayanan kesehatan, hingga percepatan reformasi birokrasi.
Untuk itu, DPRD Makassar mendesak agar langkah-langkah konkret segera diambil Wali Kota guna memastikan roda pemerintahan berjalan normal dengan struktur yang solid dan definitif.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham resmi melantik 46 pejabat baru, terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional. Namun dari pelantikan itu, masih terdapat sejumlah posisi penting yang hanya diisi pelaksana tugas.
Beberapa nama Plt yang ditunjuk antara lain: Andi Asminullah sebagai Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rahmat Mappatobba sebagai Plt Sekretaris DPRD, A Zulkifly sebagai Plt Kepala BKPSDMD, Fuad Azis sebagai Plt Penataan Ruang, Armin Paera sebagai Plt Camat Wajo, Aidil Adha sebagai Plt Kepala Brida, Fathur Rahim sebagai Plt Kasatpol PP, Zainal Ibrahim sebagai Plt Kepala BPBD, dan Nursaidah Sirajuddin sebagai Plt Direktur RSUD Daya.
