KabarMakassar.com — Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar kegiatan Workshop sekaligus Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berlangsung di Ruang Senat Fakultas Kedokteran, Kamis (03/07).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan transparansi dan tata kelola informasi publik di lingkungan akademik Unhas.
Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumberdaya Fakultas Kedokteran Unhas, Prof. dr. Firdaus Hamid menekankan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan PPID sebagai wujud komitmen Fakultas Kedokteran Unhas terhadap keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.
“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk akuntabilitas publik yang harus dijalankan dengan integritas. Fakultas Kedokteran Unhas sebagai institusi akademik memiliki tanggung jawab untuk mendukung hal ini secara aktif,” ungkapnya
Materi utama dalam kegiatan ini disampaikan oleh Ahmad Bahar selaku PPID Pelaksana Universitas Hasanuddin.
Dalam paparannya, dijelaskan secara rinci struktur, peran, dan tugas-tugas PPID Universitas Hasanuddin, serta prosedur pelayanan informasi publik yang harus dijalankan oleh setiap unit kerja di lingkungan Unhas.
“PPID bukan sekadar formalitas. Ia adalah garda depan pelayanan informasi publik yang akurat, cepat, dan bertanggung jawab. Seluruh fakultas perlu memiliki pemahaman teknis dan kelembagaan yang sama agar sistem ini berjalan optimal,” jelasnya.
Dr. Mulyadi Mau selaku Tim Ahli PPID Unhas yang memaparkan aspek strategis dan tantangan implementasi PPID dalam konteks perguruan tinggi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara unsur pimpinan, pengelola administrasi, dan operator informasi agar hak publik atas informasi dapat terpenuhi secara proporsional.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat fakultas, dosen, tenaga kependidikan, serta pengelola data dan dokumentasi di lingkungan Fakultas Kedokteran Unhas. Dalam sesi diskusi, peserta aktif menyampaikan berbagai pertanyaan dan studi kasus terkait permintaan informasi publik, pengelolaan dokumen, serta batasan informasi yang
