KabarMakassar.com — Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Makassar mengingatkan pemerintah kota agar mewaspadai risiko fiskal yang semakin menguat setelah pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan turun signifikan pada tahun anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Irwan Djafar, menyampaikan bahwa pihaknya memahami tekanan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Penurunan target pendapatan daerah sebesar 12,80%, termasuk turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,25% dan pendapatan transfer sebesar 18,42%, dinilai sebagai imbas langsung dari kondisi ekonomi nasional dan kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah.
“Kami mengapresiasi penjelasan pemerintah kota, tetapi penurunan pendapatan ini harus disikapi dengan strategi yang lebih progresif dan tidak sekadar menyesuaikan target,” tegas Irwan Djafar, menejelaskan Pandangan Umum Fraksi NasDem atas penjelasan Wakil Wali Kota Makassar terkait Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026, Rabu (26/11).
Fraksi NasDem kemudian menyoroti tiga langkah prioritas yang harus segera ditempuh pemerintah kota.
Pertama, perlunya optimalisasi potensi PAD, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi sistem pemungutan, maupun peningkatan produktivitas aset daerah. Irwan menekankan bahwa ruang perbaikan dalam pemungutan pajak dan retribusi masih cukup besar.
“Digitalisasi pemungutan pajak harus dipercepat agar kebocoran bisa ditekan dan potensi pendapatan dapat dimaksimalkan,” ujarnya.
Kedua, Fraksi NasDem mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Pemerintah kota diminta mendorong inovasi pendapatan dengan membuka ruang kerja sama investasi dan memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Ketiga, prioritas belanja pemerintah kota harus benar-benar terarah dan berdampak langsung pada masyarakat. Efisiensi belanja, kata NasDem, tidak boleh mengorbankan keberlanjutan layanan dasar.
“Skala prioritas belanja harus memastikan keberlanjutan program yang menyentuh pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik,” tutur Irwan.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa meskipun pendapatan daerah menurun, APBD 2026 tetap harus menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan, serta mampu menjaga stabilitas fiskal Kota Makassar di tengah tekanan ekonomi nasional.
“APBD tidak boleh hanya menjadi dokumen angka, tetapi harus mencerminkan keberpihakan pada masyarakat dan masa depan kota,” tutup Irwan.
