KabarMakassar.com — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengingatkan bahwa arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya menempatkan desa sebagai titik awal pengembangan nasional.
Namun, menurutnya, kebijakan besar itu kerap tidak terbaca dengan baik di lapangan karena hanya dilihat dari kacamata transfer ke daerah yang konvensional.
“Presiden Prabowo lewat Asta Cita ingin membawa perubahan fundamental. Visi itu sejalan dengan tujuan nasional kita, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Yang sering luput terbaca adalah bagaimana anggaran diarahkan langsung menyentuh desa,” kata Tamsil usai menjadi keynote speaker dalam Diskusi Tematik DPD RI yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (FEB UMI), Jumat (22/08).
Ia mencontohkan, banyak pihak menilai dana transfer ke daerah menurun dari sekitar Rp900 triliun menjadi Rp600 triliun. Padahal, jika dihitung secara menyeluruh, alokasi yang langsung mengalir ke masyarakat desa justru meningkat tajam melalui berbagai program prioritas.
“Program Makan Bergizi Gratis misalnya, ada kabupaten yang menerima anggarannya lebih besar daripada total APBD-nya. Misalnya mendapatkan nilainya Rp333 miliar. Belum lagi program Koperasi Desa sebesar Rp80 miliar, Dana Desa Rp70 miliar, hingga Dana Ketahanan Pangan Rp371 miliar. Semua ini tidak terbaca dalam perhitungan transfer konvensional,” jelas Tamsil.
Menurutnya, pilihan Presiden mengarahkan anggaran langsung ke desa bukan tanpa alasan. Hampir seluruh potensi pangan, perkebunan, dan sumber daya ekonomi ada di pedesaan, bukan di kota besar.
“Kalau bicara ketahanan pangan, bagaimana bisa kita berharap pada Jakarta? Sawah di sana hanya tinggal beberapa hektare di sekitar Tanjung Priok. Semua sumber pangan ada di desa, di pinggiran. Jadi wajar kalau Presiden memulai pengembangan dari desa,” tegasnya.
Meski begitu, Tamsil tidak menampik adanya kekhawatiran bahwa pola ini bisa mengurangi semangat desentralisasi karena hampir semua program ditentukan oleh pusat. Namun ia menekankan bahwa keputusan pemerintah pusat dibuat berdasarkan data tunggal ekonomi, bukan semena-mena.
“Kalau ini kita pahami dengan benar, justru bisa melahirkan keadilan sosial yang lebih merata. Jangan sampai ada daerah yang sudah melaju sangat jauh, sementara daerah lain tertinggal jauh. Prinsip Presiden adalah semua harus tumbuh bersama, dimulai dari desa,” pungkasnya.
