KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat integritas tata kelola pemerintahan. Langkah strategis ini terlihat dalam kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Andi Zulkifly bersama Inspektur Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muh Dakhlan ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, Rabu (23/07).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BPKP Sulsel di Jalan Tamalanrea Raya, Zulkifly menyampaikan harapan agar BPKP dapat memberikan pendampingan dan evaluasi secara menyeluruh, khususnya terkait pengelolaan aset, manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal yang terintegrasi.
“Kami sowan sebagai bagian dari silaturahmi sekaligus meminta pendampingan dalam memperkuat pengawasan aset dan meningkatkan integritas pengelolaan pemerintahan,” ujar Zulkifly.
Ia menegaskan, Pemkot Makassar berkomitmen membangun pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Dalam kesempatan itu, Zulkifly juga memaparkan capaian awal Pemerintahan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Mulia), termasuk pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan pelaksanaan program prioritas seperti seragam sekolah gratis dan sambungan PDAM gratis untuk masyarakat.
Di sisi lain, Kepala BPKP Sulsel Rasono mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas evaluasi atas perjanjian kerja sama antara Pemkot Makassar dan PT KIK terkait pengelolaan terminal.
Menurutnya, BPKP akan melakukan kajian mendalam untuk memastikan proses pengakhiran kerja sama dilakukan secara akuntabel dan menguntungkan pihak pemerintah.
“Pemkot meminta kami untuk memberikan masukan dan pendalaman atas perjanjian terminal dengan PT KIK. Setelah evaluasi, kami akan menyampaikan rekomendasi untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai prinsip tata kelola yang baik,” jelas Rasono.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa BPKP mendukung penuh upaya Pemkot Makassar dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sebagai bagian dari peningkatan kualitas pemerintahan.
“Kami berperan dalam memberikan pendampingan strategis, termasuk evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Harapannya, Pemkot dapat mencapai level kapabilitas yang ditargetkan dan semakin siap mencegah risiko korupsi,” ujar Rasono.
