KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mendorong penguatan sektor perikanan sebagai bagian dari upaya memperkokoh posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Syaharuddin didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Sidrap Ahmad Dollah. Rombongan diterima Direktur Ikan Air Payau Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP, Fernando Jongguran Simanjuntak.
Pertemuan itu difokuskan pada sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Selain mempertahankan peran sebagai sentra produksi beras, Sidrap juga mulai memperkuat sektor perikanan sebagai sumber penyedia protein hewani masyarakat.
Di hadapan jajaran KKP, Syaharuddin memaparkan sejumlah program prioritas yang diharapkan dapat dikolaborasikan dengan pemerintah pusat. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.
Salah satu program yang diusulkan adalah pengembangan budidaya kolam dan program Mina Padi. Program ini dinilai mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian masyarakat dengan mengintegrasikan usaha budidaya ikan dan produksi padi dalam satu kawasan.
Selain itu, Pemkab Sidrap juga mengusulkan kegiatan restocking atau penebaran benih ikan di sejumlah perairan danau. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ekosistem perairan sekaligus meningkatkan populasi ikan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.
Usulan lainnya adalah pengembangan sistem budidaya bioflok tematik yang dinilai lebih efisien dalam penggunaan lahan dan sumber daya air. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan embung sebagai sumber air utama untuk mendukung pengembangan budidaya ikan air tawar di berbagai wilayah Sidrap.
Tidak hanya berfokus pada program budidaya, Pemkab Sidrap juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam penguatan sarana dan prasarana perikanan daerah. Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah pengembangan fasilitas Balai Benih Ikan (BBI) yang selama ini menjadi penopang sektor perikanan budidaya.
“Termasuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas Balai Benih Ikan (BBI) melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN,” ujar Syaharuddin.
Menurut Syaharuddin, penguatan sektor perikanan menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah ke depan. Ia menilai ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan beras, tetapi juga kemampuan daerah memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat secara berkelanjutan.
Direktur Ikan Air Payau DJPB KKP, Fernando Jongguran Simanjuntak, menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Sidrap. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan sektor perikanan.
Fernando berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi model pengembangan perikanan berkelanjutan yang dapat diterapkan di daerah lain. Dengan dukungan program yang terintegrasi, potensi perikanan Sidrap dinilai mampu berkembang lebih besar sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
