KabarMakassar.com — Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Azwar Rasmin mengungkapkan belum ada satu pun organisasi perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra Komisi C mampu mencapai target ideal serapan anggaran sebesar 50 persen hingga akhir triwulan II atau periode Januari–Juni 2026.
Diketahui, SKPD mitra komisi C DPRD kota Makassar diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Distaru), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Makassar.
Pernyataan itu disampaikan Azwar usai Komisi C menggelar monitoring dan evaluasi (monev) terhadap realisasi anggaran sejumlah SKPD pada Jumat (03/07) lalu.
Dari hasil evaluasi tersebut, mayoritas serapan anggaran dinilai masih jauh dari target yang diharapkan.
“Harusnya pada triwulan kedua ini serapan anggaran sudah mencapai 50 persen. Namun yang kami lihat, rata-rata masih di bawah 30 persen,” kata Azwar Rasmin, Minggu (05/07).
Ia meminta Pemerintah Kota Makassar, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), segera mendorong percepatan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di masing-masing SKPD agar target penyerapan anggaran dapat dikejar pada semester kedua.
Menurut Azwar, lambatnya realisasi anggaran berpotensi menghambat pelayanan publik karena banyak program pembangunan yang belum berjalan optimal. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan kembali memicu tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun.
“Kalau serapan anggaran terlambat, yang dirugikan tentu masyarakat. Jangan sampai nanti semua pekerjaan menumpuk di akhir tahun dan SiLPA kembali mencapai ratusan miliar rupiah seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Ia menegaskan percepatan harus diprioritaskan pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, pembangunan ruang kelas baru, kantor lurah, hingga kegiatan nonfisik yang telah dianggarkan.
“Semua kegiatan yang sudah dianggarkan harus dipercepat, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta pembangunan fisik yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Terkait penyebab rendahnya serapan anggaran, Azwar menilai terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi, mulai dari persoalan administrasi, mekanisme keuangan, hingga belum optimalnya instruksi untuk mempercepat pelaksanaan program.
Saat ditanya SKPD mana yang memiliki serapan anggaran paling rendah, Azwar menyebut hampir seluruh mitra Komisi C masih mencatat realisasi yang rendah. Bahkan, hingga berakhirnya triwulan II belum ada satu pun yang mampu menyentuh angka 50 persen.
“Hampir semua masih rendah. Belum ada yang mencapai 50 persen,” tukasnya.
