KabarMakassar.com — Program seragam gratis Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memasuki tahap lanjutan.
Pengadaan kain disebut hampir rampung, sementara proses jasa jahit masih berjalan dan tengah disiapkan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan proses pengadaan kain kini tinggal menunggu penyelesaian berita acara serah terima fisik.
“Untuk kain saya kira sudah hampir rampung karena kita tinggal menunggu berita acara serah terima fisiknya atau BST-nya untuk kain,” kata Zulkifly, Kamis (13/08).
Sementara itu, pengerjaan jahitan belum masuk tahap final. Pemkot masih memproses keterlibatan para penjahit yang akan mengerjakan seragam tersebut.
Menurut Zulkifly, jasa jahit harus mengikuti ketentuan pengadaan pemerintah. Para penjahit nantinya akan masuk dalam portal pengadaan sesuai persyaratan yang berlaku.
“Untuk jasa jahit ini sementara berproses. Jadi jasa jahit ini harus tunduk kepada regulasi terkait pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Pemkot mencatat sudah lebih dari 100 penjahit yang mendaftar. Jumlah tersebut masih akan disesuaikan dengan kebutuhan program. Berdasarkan kajian Dinas Pendidikan Kota Makassar, kebutuhan ideal mencapai 112 penjahit untuk mencakup seluruh pekerjaan jahitan seragam.
“Kalau saya tidak salah 112 menurut kajiannya dari Dinas Pendidikan. Idealnya seperti itu, bisa kurang, bisa lebih,” jelasnya.
Zulkifly mengatakan sebagian besar penjahit yang dibidik merupakan pelaku usaha kecil dan UMKM. Namun, mereka tetap diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat mengikuti proses pengadaan secara resmi.
Beberapa persyaratan tersebut antara lain kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), rekening, serta kesesuaian KBLI dan dokumen usaha lainnya.
“Banyak mengaku UMKM, tetapi izinnya tidak ada. Kalau mau mengikuti secara resmi kegiatan-kegiatan tender atau kegiatan yang sifatnya bantuan itu harus resmi, harus ada izinnya,” katanya.
Untuk membantu para penjahit memenuhi persyaratan tersebut, Pemkot Makassar melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas PTSP dan bagian pengadaan barang dan jasa untuk memberikan sosialisasi serta pendampingan.
Zulkifly memastikan proses tersebut terus berjalan agar target penyelesaian seragam tidak terganggu. Pemkot menargetkan serah terima pakaian untuk Dinas Pendidikan dapat dilakukan pada September 2026.
“Yang jelas kegiatan ini harus sudah serah terima pakaian. Saya targetkan di bulan 9 untuk Dinas Pendidikan dan itu sudah progres,” tukasnya.
