KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar memulai era baru rekrutmen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan membuka seleksi Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) secara penuh berbasis digital.
Langkah ini disebut sebagai upaya memutus praktik tertutup dalam pengisian jabatan strategis di perusahaan daerah, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Proses seleksi dijalankan oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (Tim UKK) yang diketuai akademisi senior Prof. Dr. Aswanto, bersama empat anggota lainnya.
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Makassar, Muh. Amri, menyebut seluruh tahapan pendaftaran terintegrasi melalui platform yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
“Mulai 15 hingga 25 Agustus 2025, calon pelamar dapat membuat akun di seleksi-bumd.makassarkota.go.id menggunakan NIK atau KTP. Setelah itu, mereka bisa memilih posisi yang diinginkan, mengunggah dokumen, dan mengisi format riwayat hidup yang telah ditetapkan,” ujar Amri, Jumat (15/08).
Bagi aparatur sipil negara, tambahan syarat berupa surat persetujuan dari Wali Kota Makassar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib dilampirkan. Setelah pendaftaran ditutup, Tim UKK akan melakukan verifikasi administrasi sebelum mengumumkan hasilnya secara terbuka.
Tahapan berikutnya mencakup serangkaian tes kelayakan, mulai dari psikotes, penulisan makalah, presentasi, hingga penilaian portofolio. Seluruh proses dipastikan berada di bawah pengawasan ketat Tim UKK.
Pemkot menetapkan 12 dokumen utama yang wajib dipenuhi pelamar, di antaranya KTP, ijazah, transkrip nilai, SKCK, surat sehat jasmani-rohani, bebas narkoba, hingga akta kelahiran. Setiap pelamar juga harus menandatangani surat pernyataan keaslian dokumen bermaterai.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan rekrutmen ini tidak sekadar mengisi kekosongan jabatan, tetapi untuk memilih figur yang mampu membawa BUMD menjadi motor pertumbuhan ekonomi kota.
“Makassar butuh BUMD yang tidak hanya sehat secara keuangan, tapi juga kuat secara tata kelola dan bebas dari konflik kepentingan. Itu sebabnya proses seleksi dibuat transparan dan berbasis teknologi, jadi memang tidak ada titipan,” tegasnya.
Dengan skema baru ini, Pemkot berharap dapat menjaring pimpinan BUMD yang berintegritas, memahami dinamika bisnis daerah, serta mampu berinovasi di tengah persaingan pasar.
“Hasil akhir seleksi akan diumumkan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban,” pungkasnya.
