KabarMakassar.com — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar pada triwulan I 2026 masih tergolong rendah.
Hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama Camat Lurah dan Mitra sekota Makassar menunjukkan mayoritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mencapai kisaran 10 hingga 15 persen.
Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Irwan Djafar, mengungkapkan capaian tersebut didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja barang dan jasa masih tertunda dan diproyeksikan berjalan pada triwulan II.
“Rata-rata itu antara 10 sampai 15 persen, dan lebih banyak terserap ke belanja pegawai. Untuk belanja barang dan jasa, itu masih menunggu triwulan kedua,” ujar Irwan usai monev bersama OPD, Kamis (2/4).
Ia menegaskan, belum ada satu pun OPD yang mampu menembus realisasi 20 persen pada awal tahun ini. Kondisi tersebut, menurutnya, bukan karena kinerja yang buruk, melainkan dipengaruhi faktor teknis dalam penyaluran anggaran.
“Belum ada yang mencapai 20 persen sesuai target. Salah satu sebabnya karena waktu di awal tahun masih banyak terserap untuk pembayaran belanja pegawai,” jelasnya.
Meski angka realisasi terbilang rendah, Irwan memastikan kondisi tersebut belum mengkhawatirkan. Ia menyebut pembayaran gaji, termasuk untuk aparat di tingkat kecamatan seperti RT dan RW, baru terealisasi dalam dua bulan pertama.
“Bukan sesuatu yang membahayakan. Gaji RT-RW misalnya, itu baru dibayarkan Januari dan Februari. Di bulan berikutnya akan kembali dibayarkan, begitu juga OPD lainnya,” katanya.
Lebih jauh, Irwan juga menilai tidak ada persoalan menonjol dalam kinerja OPD mitra Komisi A. Ia justru memberikan apresiasi atas kepatuhan dan koordinasi yang dinilai masih berjalan baik.
“Saya apresiasi karena mitra OPD masih taat asas dan saling menghargai. Memang ada beberapa yang masih penyesuaian karena baru di posisi, jadi belum sepenuhnya memahami,” tukasnya.
