KabarMakassar.com — Polemik pembangunan Rel Kereta Api Makassar kian mencuat, pasalnya Pemerintah Kota Makassar mengkhawatirkan pembangunan yang dilakukan secara landed (di darat) akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan diantaranya bencana banjir.
Wali Kota Makssar menantang Pemerintah Provinsi untuk diskusi terbuka terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulsel tidak memiliki wewenang terkait teknis pembangunan Rel Kereta Api.
"Kalau saya sih, Pak Wali Kota itu baik, masukannya juga bagus, tinggal komunikasi dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) karena urusan teknis itu balai, bukan ke kami," ungkapnya, Selasa, (10/08).
Menurutnya kekhawatiran Pemerintah Kota Makassar tersebut sebaiknya disertai dengan pengujian tenaga ahli. "Analisis dampak lingkungan (Amdal) hanya bisa diuji dengan amdal. Maksudnya teknis sama teknis dong. Kalau anda ingin menguji sesuatu tidak boleh dengan statement tapi harus dengan saintific (ilmiah)," terang Andi Sudirman.
Menurutnya Pemprov Sulsel hanya berurusan terkait penentuan lokasi kereta api. "Kami hanya menetapkan bahwa Maros-Makassar ini akan ditempatkan sebagai lokasi kereta. Persoalan penetapan lokasi. Tetapi persoalan masalah issu teknis ya silahkan dengan balai," katanya.
Kendati demikian, Andi Sudirman mengatakan, penetapan jalur Kereta Api Makassar secara landed oleh BPKA pasti telah melalui analisis Amdal.
"Amdalnya pasti ada disana juga. Tidak mungkin mereka (BPKA) tetapkan seperti itu (by landed) kalau tidak ada dasarnya. Teknis silahkan ke Balai," pungkas Andi Sudirman.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan rel Kereta Api (KA) Parepare-Makassar untuk segmen E Maros-Makassar kepada Balai Perkeretaapian pada 06 Agustus 2022 lalu.
