KabarMakassar.com – Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Hamzah Hamid, menyatakan kekecewaannya terhadap proyek pengaspalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar yang dinilai tidak tepat sasaran di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala.
Ia bahkan menolak rencana pengaspalan di depan rumahnya sendiri karena menilai masih ada lokasi lain yang jauh lebih membutuhkan perhatian.
Hamzah mengungkapkan bahwa Jalan Borong Raya Baru 7 RW 7 telah bertahun-tahun diusulkan untuk perbaikan jalan dan drainase, namun hingga kini belum pernah tersentuh pekerjaan.
Sementara itu, justru beberapa ruas jalan yang kondisinya relatif baik malah menjadi prioritas pengerjaan pada akhir tahun ini.
“Banyak jalan yang sebenarnya bisa ditunda, tapi justru itu yang dikerjakan. Sementara jalan yang benar-benar prioritas, yang sudah lama diusulkan warga, tidak dipedulikan,” ujarnya melalui saluran telpon, Jumat (21/11).
Hamzah mencontohkan rencana pengaspalan di Jalan Borong Raya Baru 1 dan 2, yang menurutnya tidak serendah tingkat urgensi Jalan Borong Raya Baru 7, karena itu, ia menolak proses pengerjaan tersebut, termasuk yang akan dilakukan di depan rumahnya sendiri.
“Saya tadi tolak pengaspalan di depan rumah saya. Saya butuh perbaikan, tapi saya lebih utamakan yang di Borong Raya Baru 7. Itu sudah bertahun-tahun warga usulkan, tapi tidak pernah dikerjakan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kinerja pihak Dinas PU yang disebutnya tidak pernah turun langsung mengukur kondisi jalan dan drainase di titik-titik prioritas. Kondisi tersebut membuat banyak jalan yang mendesak justru terabaikan.
“Sudah janji juga sama orang PU. Tapi PU sini tidak pernah turun mengukur apa semua. Ini yang tidak pernah diperhatikan, justru yang tidak mendesak yang mau dikerja,” katanya.
Hamzah mengaku telah meminta kontraktor untuk memindahkan pengerjaan ke lokasi yang lebih mendesak. Menurutnya, ia tidak ingin diistimewakan hanya karena proyek tersebut melewati depan rumahnya.
“Saya bilang sama kontraktornya, pindah saja ke tempat lain. Bukan saya tidak mau diperbaiki, tapi ada wilayah lain yang lebih butuh. Saya bersyukur kalau dikerja, tapi saya lebih utamakan masyarakat,” tutur Ketua DPD PAN Kota Makassar itu.
Hamzah berharap pihak PU Kota Makassar memperbaiki sistem penentuan prioritas pekerjaan agar selaras dengan kebutuhan warga dan usulan yang telah lama masuk.
Ia menegaskan bahwa pembangunan harus berpihak pada lokasi-lokasi yang benar-benar membutuhkan penanganan mendesak.
