KabarMakassar.com — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menegaskan perlunya langkah agresif dalam strategi pendapatan daerah setelah proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026 diperkirakan turun 8,96 persen, atau setara Rp482,5 miliar, bila dibandingkan tahun anggaran 2025.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Banggar untuk KUA-PPAS 2026, Ray Suryadi Arsyad, saat membacakan rekomendasi resmi dalam paripurna Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA-PPAS di Balai Kota Makassar, Senin (17/11).
Ray menekankan bahwa kondisi ini tidak bisa dihadapi dengan pola lama. Menurutnya, pemerintah daerah harus mengambil langkah adaptif dan konsisten untuk menjaga stabilitas fiskal kota.
“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif, mengingat proyeksi total pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 8,96 persen atau Rp482,5 miliar dibandingkan tahun 2025,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan kebijakan pendapatan. “Optimalisasi dan konsistensi penerimaan harus dilakukan untuk mengimbangi penurunan proyeksi. Ini bukan pilihan, tetapi keharusan,” kata Ray.
Ray juga menyoroti urgensi percepatan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, yang menurutnya menjadi kunci peningkatan efisiensi dan transparansi.
“Digitalisasi seluruh proses bisnis pajak dan retribusi daerah sangat krusial. Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak, serta memungkinkan pemetaan potensi pajak yang selama ini belum tergarap maksimal,” jelasnya.
Selain itu, Ray mendorong ekstensifikasi sumber pendapatan baru dari sektor yang berkembang pesat.
“Kami mendorong perluasan sumber pendapatan dari sektor digital dan ekonomi kreatif. Kebijakan ini harus mendukung keberlanjutan Makassar Creative Hub sebagai motor ekonomi baru,” katanya.
Aspek belanja daerah, Banggar menekankan agar APBD 2026 diarahkan pada penguatan layanan dasar dan perlindungan sosial. Ray menyebut bahwa kebijakan belanja harus mencerminkan prinsip spending better.
“Belanja daerah harus difokuskan pada program produktif dan afirmatif yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan penguatan perlindungan sosial,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas.
Ray juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program jaminan sosial terpadu. “Program MULIA Berjasa harus terus dilaksanakan untuk memastikan layanan kesehatan dan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk pekerja rentan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Banggar meminta agar proyek-proyek strategis tetap memiliki alokasi yang jelas. “Dukungan bagi pembangunan Stadion Internasional serta pengadaan seragam sekolah gratis harus dijaga. Proyek-proyek ini merupakan komitmen pemerintah kota dan harus difasilitasi dengan konsistensi anggaran,” ungkap Ray.
Ray juga menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik sebagai fondasi APBD 2026.
“Belanja reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik wajib diprioritaskan. Ini menjadi dasar operasionalisasi Makassar Super Apps dan Lontara+ sebagai platform layanan terpadu,” tutupnya.
