KabarMakassar.com — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, memberikan perhatian serius atas ketimpangan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Makassar.
Meski capaian pendapatan daerah telah melampaui rata-rata nasional, serapan belanja dinilai masih tertinggal sehingga anggaran belum sepenuhnya memberi manfaat kepada masyarakat.
Dalam pemaparannya pada Forum Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah di Makassar, Sabtu (25/07).
Fatoni menyebut realisasi pendapatan Kota Makassar telah mencapai 48,85 persen, sedangkan realisasi belanja baru 34,35 persen.
“Tingginya pendapatan yang tidak diikuti dengan realisasi belanja yang seimbang menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum dimanfaatkan,” kata Fatoni, Sabtu (25/07).
Ia menegaskan kondisi tersebut menunjukkan masih banyak dana yang mengendap di kas daerah. Menurutnya, APBD baru akan memberikan dampak apabila segera direalisasikan melalui program dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Artinya, uang yang tersimpan, uang yang ada di kas ini masih banyak. Pendapatannya lebih tinggi daripada belanjanya,” ujarnya.
Fatoni mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak memandang pengelolaan keuangan hanya sebagai urusan administrasi. Kepala OPD diminta mengawal seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan agar program berjalan sesuai target.
“Kepala OPD harus punya wawasan yang cukup, bisa memahami visi-misi kepala daerah. Itulah yang diterjemahkan ke dalam program. Program itulah sebenarnya yang dianggarkan,” tegasnya.
Selain mendorong percepatan belanja, Kemendagri juga meminta Pemkot Makassar mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat proses lelang proyek, serta memanfaatkan APBD Perubahan untuk menata kembali struktur pendapatan dan belanja agar lebih realistis.
Fatoni mengingatkan penyusunan APBD harus berpedoman pada prinsip money follow program dan money follow function sehingga setiap anggaran benar-benar mendukung program prioritas dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
“APBD sehat itu antara lain dimulai dari target pendapatan yang realistis. Jangan belanjanya dinaikkan terlalu tinggi hingga akhirnya memicu defisit,” tukasnya.
