KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan tahap kedua program Rumah Layak Huni (RLH) dengan rencana pembangunan 100 unit rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Rencana tersebut menjadi kelanjutan dari pelaksanaan tahap pertama yang saat ini membangun 40 unit rumah di Kabupaten Takalar.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Sulsel, Andi Munawir, mengatakan pembangunan rumah pada tahap kedua telah masuk dalam perencanaan pemerintah. Program tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerima manfaat setelah pelaksanaan tahap pertama.
“Untuk tahap kedua kita nanti insyallah rencanakan 100 unit,” ungkapnya, Kamis (25/6).
Andi Munawir menjelaskan, bantuan rumah tersebut diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan. Penerima bantuan merupakan warga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 5 berdasarkan hasil pendataan dan survei kelayakan rumah.
Ia menegaskan, bantuan yang diberikan dalam program ini seluruhnya berupa pembangunan rumah baru, bukan rehabilitasi rumah yang sudah ada. Setiap unit rumah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp20 juta.
Menurut Andi Munawir, pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) sebagai tim teknis.
Sementara anggaran program disiapkan melalui Biro Kesra Pemprov Sulsel dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Kodam.
Ia mengatakan program RLH diluncurkan setelah Gubernur Sulawesi Selatan menemukan langsung masih banyak rumah warga yang tidak layak huni saat melakukan kunjungan ke berbagai daerah.
Temuan tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah menghadirkan program pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Pak Gubernur menemukan langsung rumah-rumah yang memang betul-betul tidak layak, makanya beliau mencanangkan program ini. Jadi memang berdasarkan temuan Pak Gubernur langsung di lapangan, melihat dan memantau langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Andi Munawir menyebut kebutuhan rumah layak huni masih cukup besar sehingga pemerintah berharap program tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
Selain membangun rumah, pemerintah juga terus mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan secara langsung.
Ia menambahkan, penentuan target pembangunan ke depan akan mengacu pada kajian teknis dari Perkimtan sebagai perangkat daerah yang membidangi perumahan.
Biro Kesra akan terus menyampaikan hasil temuan di lapangan sebagai bahan penyusunan program agar bantuan dapat tepat sasaran.
“Nah ini yang tentunya kami diperintahkan oleh Bapak Gubernur untuk betul-betul memberikan bantuan ke masyarakat langsung. Tentunya dengan pasti perintah Bapak Gubernur,” pungkasnya.
