kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

Pemprov Sulsel-PTPN Bersinergi Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan PSN

Pemprov Sulsel-PTPN Bersinergi Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan PSN
Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh di The Rinra, Rabu (22/5)
banner 468x60

KabarMakassar.com — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri Sosialisasi Pelaksanaan Terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), di Hotel The Rinra Makassar, Rabu, (22/5).

Turut hadir Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits; Plh Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Hendriwan; Dir. Manajemen Resiko PTPN III, M. Arifin Firdaus; Dirut PTPN I, Teddy Yudirman Danas; Tenaga Ahli Menteri ATR/Dewan Komisaris PTPN IV, Arie Yuriwin dan hadir juga sejumlah Bupati.

Pemprov Sulsel

Direktur Manajemen Resiko PTPN III, M. Arifin Firdaus menyampaikan, sosialisasi ini adalah sosialisasi lanjutan yang telah dilaksanakan di Sumatera bagian selatan dan Sumatera bagian utara. Serta Jawa Barat dan Jawa Tengah dan hari ini di Makassar.

“Untuk wilayah Sulawesi mencakup Maluku dan Papua, mohon dukungannya,” ujarnya.

Prof Zudan mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang melaksanakan kegiatan Sosialisasi PSN terkait PT Perkebunan Nusantara Group.

“Dua sektor yang oleh PTPN di Sulsel kami dukung penuh adalah sawit dan tebu,” ujarnya.

Mengingat saat ini impor gula konsumsi masih berlangsung, ia menekankan pentingnya penanganan masalah ini dengan target tahun 2028.

Dalam produksi gula, dia menyebutkan rendemen atau konversi tebu menjadi gula di Sulsel berkisar antara 5 hingga 7 persen, sedangkan di Jawa berkisar antara 8 hingga 10 persen. Artinya, jika 100 ton tebu diproses, hasil gula di Sulsel lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa yang lebih tinggi.

“Jadi kami berharap bantuan untuk sosialisasi nanti. Bagaimana cara panennya, kemudian sistem manajemen airnya agar rendemennya bagus dan produksinya tinggi,” jelasnya.

Dia berharap, proyek strategis nasional akan terus dikembangkan dengan harapan pertumbuhan ekonomi meningkat, inflasi menurun, dan kualitas produksi ditingkatkan, sehingga diharapkan akan terjadi efek pengganda (multiplier effect).

Demikian pula, ekonomi regional dapat dikelola dengan baik, sehingga produk domestik bruto dan pendapatan per kapita dapat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai lokomotif perubahan.

“Alhamdulillah, di Sulsel pendapatan per kapita terus meningkat, ini merupakan hasil dari pergerakan di sektor ekonomi, dengan rata-rata Rp 65-70 juta per tahun,” terangnya.

Adapun sinergi yang terjalin antara PTPN I Regional 8 dengan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam komoditas sawit dan tebu telah bermitra dengan petani tebu dan petani sawit. Program Peremajaan Sawit Rakyat di Provinsi Sulsel telah terlaksana sejak tahun 2018.

Pengembangan sawit di Sulsel dalam bentuk kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat dengan sumber pendanaan dari BPDPKS dilakukan di dua kabupaten, yaitu Luwu Timur dan Luwu Utara.

Berdasarkan data laporan monitoring progres Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Sulsel, di Kabupaten Luwu Timur tercatat total luas lahan 3.769,29 Ha dan total luas tanam 3.295,89 Ha. Sementara di Kabupaten Luwu Utara tercatat total luas lahan 4.109,93 Ha dan total luas tanam 3.870,44 Ha.

Menurut statistik Data Tetap 2022, tanaman sawit tersebar pada 12 kabupaten di Sulawesi Selatan dengan total luas tanam 34.677 Ha, yang terdiri dari tanaman belum menghasilkan (13.809 Ha), tanaman menghasilkan (24.646 Ha), dan tanaman rusak/tidak menghasilkan seluas 1.732 Ha. Dari kondisi ini diperoleh produksi sejumlah 101.073 ton dengan rata-rata 4.101 kg/ha.

Kemitraan PTPN I Regional 8 dengan petani tebu juga telah terjalin dengan baik. Berdasarkan data tetap Statistik 2022, komoditas tebu dibudidayakan pada 5 kabupaten di Sulsel, dengan total luas areal 3.212 Ha, total luas panen 2.037 Ha, dengan produktivitas 1.816 kg/ha.

Terkait pengembangan tebu, di wilayah Sulsel, khususnya Kabupaten Gowa, Takalar, dan Bone, terdapat alokasi bantuan pupuk untuk lahan seluas 350 Ha yang anggarannya bersumber dari APBN.