KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait isu LGBT akan didorong bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Langkah ini disebut sebagai respons atas sorotan yang berkembang di tengah masyarakat, dan DPRD Kota Makassar.
Sebelumnya, dua legislator DPRD Makassar, Muchlis Misbah dari Fraksi Hanura dan Andi Hadi Ibrahim Baso dari Fraksi PKS, mengungkapkan kekhawatiran atas fenomena yang dinilai semakin meningkat.
Menanggapi hal tersebut, pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan berjalan sendiri, melainkan berkolaborasi dengan legislatif untuk memastikan adanya aturan yang jelas.
“Ini akan menjadi kolaborasi antara pemerintah dan legislatif. Kita memastikan ada aturan main yang akan kita lakukan,” ujarnya, Selasa (21/04).
Ia menilai, keberadaan regulasi menjadi penting untuk memberikan kepastian dalam penanganan isu tersebut di masyarakat.
“Kita tidak mau terjebak dalam kondisi seperti ini, menyangkut anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Harus ada aturan yang tegas agar proses ini berjalan secara legitimate,” tegasnya.
Appi juga memastikan bahwa pembahasan regulasi tersebut telah mulai bergulir di DPRD dan akan didorong sebagai Perda inisiatif.
“Ini sangat penting untuk kita pastikan dan sudah mulai bergulir di DPRD. Iya, ini akan jadi Perda inisiatif,” katanya.
Dengan dorongan tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap penanganan isu LGBT dapat memiliki dasar hukum yang jelas melalui regulasi daerah yang akan disiapkan bersama DPRD.
