KabarMakassar.com – Pemerintah Kabupaten Maros mulai merealisasikan pembangunan tiga Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Peletakan batu pertama dilakukan Bupati Maros Chaidir Syam di Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru, Rabu (22/07).
Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan serah terima lokasi pembangunan dua kampung nelayan penyangga, yakni di Desa Borimasunggu dan Desa Pajjukukang, Kecamatan Bontoa.
Chaidir mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat melalui KKP untuk menata kawasan pesisir menjadi kawasan permukiman nelayan yang lebih layak dan terpadu.
“Program ini diharapkan mampu menghadirkan lingkungan permukiman yang lebih layak sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir,” katanya.
Di Kabupaten Maros, tiga lokasi yang ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih yakni Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Pajjukukang, Kecamatan Bontoa, dan Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru.
Kampung Nelayan Kuri di Desa Nisombalia ditetapkan sebagai kampung utama, sementara Borimasunggu dan Pajjukukang menjadi kampung penyangga.
Chaidir menyebut pembangunan Kampung Nelayan Kuri telah rampung 100 persen. Kawasan tersebut mendapatkan anggaran sekitar Rp22 miliar.
Sementara dua kampung penyangga masing-masing memperoleh alokasi sekitar Rp2,5 miliar. Khusus Kampung Nelayan Merah Putih di Borimasunggu, luas lahan pembangunan mencapai sekitar satu hektare.
Sebelumnya, Pemkab Maros mengusulkan empat lokasi, termasuk Pelabuhan Bonto Bahari. Namun, lokasi tersebut tidak disetujui karena lahannya merupakan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut Chaidir, penentuan status kampung utama maupun penyangga dilakukan berdasarkan survei dan verifikasi KKP, salah satunya dengan melihat tingkat aktivitas nelayan.
“Kalau aktivitasnya besar, kita bangunkan yang utama. Kalau seperti ini kita bangunkan yang penyangga,” jelasnya.
Ia menambahkan, perbedaan status tersebut membuat fasilitas yang dibangun pada kampung utama lebih lengkap dibandingkan kampung penyangga. Fasilitas disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.
