KabarMakassar.com — Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Makassar secara resmi menginstruksikan seluruh kader dan jajaran struktural partai untuk aktif menolak wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Instruksi tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Makassar, Hj. A. Suhada Sappaile, sebagai sikap politik partai dalam menjaga prinsip demokrasi dan hak pilih langsung rakyat.
“Pilkada melalui DPRD adalah langkah mundur demokrasi. Itu berpotensi menarik kembali kesadaran politik publik ke masa sebelum reformasi,” tegasnya, Jumat (09/01).
PDIP Makassar menilai mekanisme Pilkada tidak langsung berisiko menghilangkan partisipasi politik rakyat dan membuka ruang dominasi elite politik di parlemen daerah.
“Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung bisa direbut dan dipersempit hanya menjadi transaksi politik di ruang DPRD,” tegasnya.
Untuk memperluas penolakan tersebut, Ketua DPC Makassar melalui Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Arsony, SH, menginstruksikan agar seluruh struktur partai, mulai dari tingkat cabang hingga ke basis akar rumput, aktif menyosialisasikan sikap penolakan itu.
“Penolakan ini harus dibumikan, dipahami kader, dan disampaikan langsung kepada masyarakat,” ujar Arsony.
Meski secara politik sistem Pilkada melalui DPRD dinilai berpotensi menguntungkan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu Legislatif di berbagai daerah, DPC PDIP Makassar menegaskan keuntungan elektoral tidak boleh mengorbankan prinsip demokrasi.
“Demokrasi adalah roh perjuangan partai kami. Sekalipun menguntungkan secara politik, sistem yang mencederai kedaulatan rakyat tetap harus kami lawan,” pungkasnya.
