KabarMakassar.com – Pasca musibah kebakaran yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar, rapat paripurna pembahasan Rancangan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 tetap berjalan dengan format virtual.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir secara daring pada Selasa (02/09) untuk menyampaikan pandangan pemerintah terhadap struktur anggaran yang telah direvisi.
Appi menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 tidak bisa dihindari. “Penyusunan APBD Perubahan dilakukan karena adanya perubahan asumsi ekonomi makro, baik inflasi maupun pertumbuhan ekonomi, serta penyesuaian kebijakan umum daerah. Selain itu, juga ada kebutuhan realokasi anggaran akibat fluktuasi pendapatan dan kebijakan transfer dana dari pusat,” jelasnya.
Ia merinci, pendapatan daerah dalam APBD-P 2025 diproyeksikan sebesar Rp4,898 triliun, atau turun 9,02 persen dari target awal Rp5,384 triliun.
“Pendapatan Asli Daerah kita dipatok Rp2,17 triliun, lebih rendah 12,35 persen dibanding APBD pokok. Sedangkan pendapatan transfer ditetapkan Rp2,721 triliun, juga turun 6,18 persen,” ungkap Appi.
Sementara dari sisi belanja, alokasi anggaran ikut mengalami penyesuaian signifikan.
“Belanja daerah dalam rancangan ini direncanakan Rp5,128 triliun, menurun 9,77 persen dari sebelumnya Rp5,684 triliun. Belanja operasi diperkirakan Rp4,138 triliun atau turun tipis 0,69 persen. Tetapi untuk belanja modal, koreksi cukup dalam, yakni menjadi Rp980,28 miliar atau anjlok 33,64 persen. Bahkan belanja tak terduga hanya Rp10 miliar, padahal sebelumnya kita anggarkan Rp40 miliar,” urainya.
Dengan angka-angka tersebut, APBD-P 2025 akhirnya menyisakan defisit Rp294,18 miliar. Namun Appi menegaskan kondisi itu masih bisa diatasi.
“Defisit ini kita tutupi melalui surplus pembiayaan netto, dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp294,18 miliar,” tegasnya.
Meski ruang fiskal menyempit, Munafri memastikan arah kebijakan tidak bergeser. “APBD Perubahan ini tetap kita fokuskan untuk pendidikan, pengendalian inflasi, kesehatan promotif-preventif, serta perlindungan masyarakat miskin. Selain itu, pemulihan ekonomi berbasis kewirausahaan dan digital, peningkatan infrastruktur perkotaan, hingga mitigasi perubahan iklim tetap menjadi prioritas,” katanya.
Ia menutup dengan penekanan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berinovasi.
“Dengan semangat kolaborasi eksekutif dan legislatif, pembahasan APBD-P ini kita jadikan bukti komitmen untuk menjaga kepentingan masyarakat Makassar di tengah tantangan fiskal,” tandasnya.
